Mimbarmaritim.com – Surabaya

Berdasarkan data yang diperoleh sejak diluncurkan pada tahun 2016 sampai dengan tahub 2022 ini, program tol laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah pelabuhan yang disinggahi, kapasitas daya angkut kapal serta jumlah muatan yang diangkut.

Demikian disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi saat pembukaan Rakornas Tol Laut yang diselenggarakan di Hotel JW Marriott Surabaya mulai hari ini, Selasa (23/8/2022) hingga besok (24/8/2022).

Rakornas kali ini dengan mengangkat tema “Mewujudkan Tol Laut yang Efektif, Efisien dan Akuntabel Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi”. Rakornas ini diselenggarakan sebagai wadah pertemuan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersama-sama menyiapkan langkah-langkah perbaikan dalam pemanfaatan kapal Tol Laut sehingga pelaksanaannya di tahun 2023 lebih optimal.

Menhub pada kesempatan ini dalam sambutannya menyampaikan bahwa Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut pada tahun 2022 mengalami perkembangan, dengan adanya penambahan trayek di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

Saat ini, kata Menhub Budi, program tol laut melayani 33 trayek yang dilayani dengan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 130 pelabuhan. Pemerintah Pusat melalui Kementerian/ Lembaga bersama Pemerintah Daerah terkait, saling berkoordinasi, bersatu, bahu membahu dalam mensinergikan setiap tahapan pada Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) dan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS).

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi semester 1 (satu) tahun 2022, pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut telah mengangkut muatan sebanyak 13.110 Teus, yang berarti terjadi kenaikan jumlah muatan sebesar 21% dan capaian voyage 29%.

“Ini berarti terdapat peningkatan kinerja Tol Laut, di mana tahun ini lebih efektif jika dibandingkan dengan capaian semester 1 (satu) pada tahun lalu,” ujar Menhub.

Menhub menyebutkan muatan berangkat terbanyak yang diangkut oleh Kapal Tol Laut di antaranya semen, beras, air mineral, dan minuman ringan. Sedangkan komoditi muatan balik terbanyak di antaranya adalah kayu, kopra, rumput laut, batang pohon kelapa, dan arang.

“Hal ini, tentunya dapat terwujud berkat upaya seluruh Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, para Unit Penyelenggara Teknis dan para Operator dalam mensosialisasikan serta melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang terlibat dalam Program Tol Laut Barang,” ujar Menhub.

Oleh karena itulah, Menhub melanjutkan, Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan kepada para stakeholder atas prestasi yang diraih, berdasarkan hasil evaluasi semester 1 tahun 2022.

Penghargaan Menhub yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Operator Kapal Tol Laut dengan Kategori, yaitu :

1. Pemerintah Daerah dengan jumlah pengiriman muatan balik terbanyak diberikan kepada Pemda Morotai.
2. Pemerintah Daerah dengan peningkatan muatan balik terbanyak diberikan kepada Pemda Flores Timur.
3. Operator Kapal Tol Laut dengan Load Factor Terbaik diberikan kepada PT. Pelni (T-28B).
4. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dengan Pelayanan Kapal Tol Laut terbaik diberikan kepada UPP Dobo.
5. Operator Kapal Tol Laut dengan Performance Kapal terbaik diberikan kepada CBA (KENUS 06).

“Saya berharap, semoga penghargaan ini dapat memacu semangat kerja kita semua dalam pelaksanaan Program Tol Laut dan bagi kawan-kawan yang belum mendapatkan penghargaan, jangan patah semangat untuk selalu berupaya dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugasnya masing-masing,” tukas Menhub Budi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubunngan Laut, Arif Toha, mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kita bersama akan pentingnya program Tol Laut.

“Penyelenggaraan Tol Laut tentunya memberikan banyak manfaat seperti konektivitas transportasi laut di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (T3P) untuk memberikan pelayanan distribusi barang, membangkitkan perekonomian, menjaga ketersediaan barang dan turut menggali potensi unggulan daerah yang bisa didistribusikan ke luar daerah tersebut,” jelas Arif.
 
Arif memaparkan, bahwa dalam penyelenggaraan Tol Laut tentunya tidak terlepas dari keterbatasan yang menjadi hambatan, antara lain keterbatasan jaringan Internet di wilayah T3P yang menyebabkan para pelaku usaha di daerah kesulitan mengakses aplikasi Sitolaut, keterbatasan jumlah kontainer dan armada, fasilitas bongkar muat di pelabuhan pada wilayah T3P yang kurang memadai, kurangnya ketersediaan BBM bersubsidi, serta adanya beberapa Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam pemanfaatan komiditi unggulan daerah sehingga muatan balik kapal Tol Laut kurang optimal.
 
Arif mengungkapkan, Kementerian Perhubungan saat ini telah melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, salah satunya dengan membuat pola perdagangan baru dari wilayah pusat pangan baru (food estate) seperti Merauke ke wilayah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

“Untuk itulah, telah diterbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan, sehingga kita semua mendapatkan amanat untuk mensukseskan program Tol Laut Barang sesuai dengan peran kita masing-masing,” jelasnya.

“Kita terus melakukan upaya untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat salah satunya layanan transportasi untuk angkutan barang di laut dengan rute yang tetap dan terjadwal. Sehingga kebutuhan masyarakat berupa barang pokok dan barang penting dapat tersedia serta terpenuhi dengan maksimal sebagai perwujudan dari Nawacita dengan harapan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Arif.
 
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Hendri Ginting menjelaskan Program Tol Laut diharapkan dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah dari pelabuhan pangkal sampai daerah T3P. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi disparitas harga hingga menjaga stabilitas harga jual barang yang diangkut oleh kapal Tol Laut di daerah T3P.

“Kita akan terus mengupayakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pembangunan infrastruktur guna mendorong geliat pertumbuhan perekonomian, meningkatkan investasi dan memperkuat kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia,” tegasnya.
 
Untuk mensukseskan hal tersebut, kata Capt Hendri Ginting, tentu diperlukan rencana pengembangan dan inovasi-inovasi dalam program Tol Laut. Terkait hal ini, Kementerian Perhubungan telah melaksanakan konektivitas multimoda dalam mengakomodir pola perdagangan baru yang muncul dengan melibatkan Jembatan Udara dan subsidi Angkutan Darat.

” Sehingga masyarakat di wilayah pegunungan Papua dapat memesan bahan pokok dari Surabaya dan dapat diterima langsung di wilayah pegunungan Papua dengan biaya distribusi yang lebih murah,”ucapnya.

Sedangkan untuk kelancaran pendistribusian logistik, menurut Capt Hendri Ginting , diperlukan adanya optimalisasi kinerja kapal Tol Laut di pelabuhan dan pengawasan barang dari pelabuhan bongkar sampai dengan hinterland.

” Untuk itulah, telah diterbitkan Perpres Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan, sehingga kita semua mendapatkan amanat untuk mensukseskan program Tol Laut Barang sesuai dengan peran kita masing-masing,” jelasnya.

Adapun untuk pengawasan/ koordinasi pelaksanaan program Tol Laut dipimpin oleh Kemenko Marvest dan dibantu oleh Kementerian/Lembaga terkait, yang bekerja sama bahu-membahu meningkatkan ketersediaan muatan balik yang akan diangkut oleh kapal Tol Laut.

Lebih lanjut, Capt Hendri Ginting menjelaskan, pada pelaksanaannya saat ini program Tol Laut juga telah didukung oleh aplikasi yang mempermudah pelaku usaha dalam melakukan proses pemesanan hingga pengiriman barang.

“Selain itu, kita juga melakukan kerjasama melalui aplikasi SITOLAUT dengan BRISTORE dengan sistem end to end user untuk memberikan kemudahan dan memperlancar distribusi dan sistem pembayaran ke masyarakat,” tutup Capt. Ginting.

Kegiatan Rakornas Tol Laut ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga Pendidikan, serta Asosiasi dan stakeholder terkait baik sebagai narasumber maupun peserta.(Red-MM).