Mimbarmaritim.com (Jakarta)

Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok turut mengispirasi Unit Pelaksana Teknis ( UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dalam acara Diseminasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diselenggarakan di Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Acara ini dibuka langsung Dirjen Perhubungan Laut Arif Toha dengan amanat bahwa dalam PERMENPAN RB No. 90 Tahun. 2021 sudah mengatur dan memberikan panduan tentang evaluasi dan pembangunan ZI pada instansi pemerintah. Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, membutuhkan upaya dan keikhlasan serta strategi untuk mewujudkannya.

Kepala Kantor Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok Raymond Sianturi dalam sharing session menyampaikan berbagi pengalaman dan memberi inspirasi,  serta dorongan semangat kepada UPT Ditjen Hubla. Bagaimana caranya tata kelola untuk mempercepat penerapan Reformasi Birokrasi dengan mewujudkan Zona Integritas WBK/WBBM. 

Pada kesempatan itu, Raymond memaparkan bahwa berdasarkan pengalaman, kunci keberhasilan utama, adalah perubahan SDM yang meliputi Pimpinan, jajaran Pegawainya, Stakeholder dan Keluarga. Penekanan yang disampaikan adalah dalam aspek perubahan SDM meliputi aspek pola pikir, budaya kerja, mentalitas dan kompetensi agar mampu menjalankan tugas dan fungsi (Tusi) serta pelayanan dengan efisien, efektif, gesit dan tangkas.

“Pimpinan itu harus turun ke bawah, untuk memberi teladan,  arah dan kebijakan yang jelas serta harus meningkatkan interaksi dengan stakeholder dan masyarakat. Untuk mendorong peran dan keterlibatan UPT bagi kepentingan masyarakat,” ungkap Raymond.

Selain itu, kata Raymond, dalam hal ini tentu sangat diperlukan juga strategi – strategi bagaimana caranya berkomunikasi yang baik secara formal maupun non formal. Untuk memastikan adanya perubahan dan perbaikan dalam organisasi dan harus dapat tersosialisasikan dengan baik. 

“Dengan demikian, kita dapat memastikan terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang bersih dan penyediaan pelayanan bagi masyarakat lebih baik, inovatif, akuntable serta memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan nasional lainnya,” pungkas Raymond.(Red-MM).