COAST GUARD

KEMENHUB MELALUI DITJEN HUBLA SEDERHANAKAN PROSES PERIZINAN USAHA ANGKUTAN LAUT MELALUI SISTEM SIMLALA

Mimbar Maritim – Jakarta

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah memiliki aplikasi untuk percepatan pelayanan perizinan menggunakan aplikasi SIMLALA (Sistem Informasi Manajemen Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut). Melalui SIMLALA, pengguna jasa dapat mengajukan permohonan layanan publik secara online, memudahkan monitor proses permohonan layanan publik sehingga layanan publik yang standar dan transparan dapat terwujud.

Guna menyamakan pemahaman dan meningkatkan sinergi Kementerian atau Lembaga dalam percepatan perizinan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menggelar Sosialisasi Penyederhanaan Proses Perizinan Usaha Angkutan Laut Tahun 2019 di Hotel Grand Mercure, Jakarta Rabu (20/11/2019).

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko, pada kesempatan itu menyampaikan kegiatan tersebut menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan kolaborasi antar Kementerian atau Lembaga dan pemangku kepentingan. Dalam percepatan perizinan nasional serta menyelaraskan program-program peningkatan pelayaran nasional yang handal dan berdaya saing.  

“Dengan adanya penyederhanaan perizinan maka dapat memberikan kemudahan kepada perusahaan atau masyarakat. Dengan sistim ini dapat memangkas waktu dan energi pengurusan izin secara signifikan disamping mengurangi celah-celah praktik korupsi dan pungutan liar,” tegas Capt.Wisnu.

Capt. Wisnu Handoko menjelaskan, saat ini ada 31 pelayanan yang sudah online dan layanan publik yang bisa dilakukan melalui SIMLALA antara lain layanan SIUPAL (PMA/PMDN), layanan SIOPSUS (PMA/PMDN), layanan SIUPKK, layanan Spesifikasi Kapal, layanan Pembukaan Kantor Cabang, layanan RPK Linier dan Tramper, layanan RPK Khusus, layanan PKKA, layanan Penambahan Pelabuhan, layanan Tambahan Urgensi serta layanan Omisi dan Deviasi, dan sudah berjalan sampai saat ini.

” Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Online Single Submission (OSS). Maka perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati atau Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi,” terang Capt.Wisnu. 

Karena dalam perjalanannya, kata Capt.Wisnu cukup banyak badan usaha yang kesulitan melakukan permohonan perizinan. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman atas peraturan peraturan yang terus berkembang.

“Melihat permasalahan tersebut, Ditjen Perhubungan Laut melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan sosialisasi ini. Untuk dapat menyamakan pemahaman dan meningkatkan sinergi Kementerian atauLembaga dalam percepatan perizinan,” tutp Capt.Wisnu. (Ody – 01).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s