KPLP Tingkatkan Patroli Dan Penegakan Hukum Jelang Implementasi TSS

Mimbar Maritim - JakartaDirektorat Jenderal Perhubungan Laut cq Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) mengadakan rapat koordinasi penyusunan SOP dan persiapan gelar pasukan Jelang pemberlakuan secara penuh bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada tanggal 1 Juli 2020."Acara ini berlangsung dari tanggal 13 sampai dengan …

Lanjutkan membaca KPLP Tingkatkan Patroli Dan Penegakan Hukum Jelang Implementasi TSS

Bambang Soesatyo : Sektor Ekonomi Dan Kesehatan Harus Diperhatikan Dalam “New Normal”

Ketua MPR RI Bambang SoesatyoMimbar Maritim - JakartaKetua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Indonesia tidak sedang memilih antara mementingkan sektor ekonomi atau kesehatan dalam menerapkan gaya hidup baru atau new normal. Sektor ekonomi dan kesehatan harus tetap menjadi fokus perhatian utama ditengah pandemi Covid-19, karena keduanya saling berkaitan satu sama lain."Mulai kembalinya para pekerja ke …

Lanjutkan membaca Bambang Soesatyo : Sektor Ekonomi Dan Kesehatan Harus Diperhatikan Dalam “New Normal”

IPC Bersama Kejari Jakarta Utara Peduli Bagikan Paket Sembako dan e-Voucher

Mimbar Maritim - JakartaIPC/PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/ IPC bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Utara membagikan sebanyak 1.000 paket sembako untuk masyarakat di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa (19/5/2020). Kegiatan ini, didukung penuh oleh IPC melalui program IPC Peduli atas inisiasi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai upaya meringankan beban masyarakat yang terdampak secara ekonomi …

Lanjutkan membaca IPC Bersama Kejari Jakarta Utara Peduli Bagikan Paket Sembako dan e-Voucher

Pelindo IV Cabang Bitung Dan Kejari Bitung Teken Kesepakatan Bersama

Mimbar Maritim - MakassarManajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Bitung melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Bitung tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kesepakatan bersama itu telah ditandatangani oleh General Manager (GM) Pelindo IV Cabang Bitung, Dameanto M. Pangaribuan dan Kepala Kejaksaan Negeri Bitung, Ariana Juliastuty di Bitung pada …

Lanjutkan membaca Pelindo IV Cabang Bitung Dan Kejari Bitung Teken Kesepakatan Bersama

Koordinator Tim Gugus Posko Covid-19 Tanjung Priok Tetap Siaga Pemulangan AKB Kapal Pesiar

Mimbar Maritim - Tanjung PriokUntuk menanggulangi penyebaran virus corona (Covid-19), terutama diwilayah operasional pelabuhan Tanjung Priok. Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok bersama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan(KKP), Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dan instasi terkait lainnya. Setiap saat tetap siaga, untuk melakukan pengawasan dan memfasilitasi para ABK Warga Negara Indonesia dari Kapal Pesiar.Kepala …

Lanjutkan membaca Koordinator Tim Gugus Posko Covid-19 Tanjung Priok Tetap Siaga Pemulangan AKB Kapal Pesiar

DITJEN HUBLA DAN PT. TANJUNG BERLIAN SAMBOJA (MoU) SEWA LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG KONSTRUKSI TANAH DI KUTAI KARTANEGARA

Mimbar Maritim - Jakarta Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut menandatangani kerjasama Perjanjian (MoU) Sewa Barang Milik Negara berupa Lapangan Penimbunan Barang Konstruksi Tanah di Pelabuhan Ambarawang Laut seluas 100.000 M2 yang berlokasi di Kelurahan Ambarawang Laut, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Penandatanganan perjanjian Sewa Barang Milik Negara tersebut dilakukan oleh Kepala …

Lanjutkan membaca DITJEN HUBLA DAN PT. TANJUNG BERLIAN SAMBOJA (MoU) SEWA LAPANGAN PENIMBUNAN BARANG KONSTRUKSI TANAH DI KUTAI KARTANEGARA

PEMERINTAH INGATKAN MULAI 20 FEBRUARI 2020, PELANGGARAN WAJIB AIS KELAS B DIKENAI SANKSI PENUNDAAN BERLAYAR

Mimbar Maritim - Jakarta Mulai tanggal 20 Februari 2020, bagi kapal-kapal yang tidak memasang dan mengaktifkan Automatic Identification System (AIS) Kelas B saat berlayar di wilayah perairan Indonesia akan dikenai sanksi penundaan berlayar. Sementara untuk AIS Kelas A sudah terlebih dahulu diberlakukan sejak tanggal 20 Agustus 2019. Bentuk sanksi administratif yang dikenakan diatur dalam Peraturan …

Lanjutkan membaca PEMERINTAH INGATKAN MULAI 20 FEBRUARI 2020, PELANGGARAN WAJIB AIS KELAS B DIKENAI SANKSI PENUNDAAN BERLAYAR

DPP ALFI : Berikan Beberapa Catatan Akhir Tahun 2019 Terkait Logistik Indonesia

Ketua Umum DPP ALFI Yukki N HanafiMimbar Maritim - JakartaKondisi dinamika perekonomian global tahun 2019 yang banyak memberikan ketidak pastian dalam investasi dan kegiatan berusaha. Sepertinya akan tidak jauh berbeda di tahun 2020 karena indikasi berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok , sulitnya pemisahaan Inggris dari Uni Eropa dan pemilihan presiden Amerika Serikat pada …

Lanjutkan membaca DPP ALFI : Berikan Beberapa Catatan Akhir Tahun 2019 Terkait Logistik Indonesia

KEMENHUB CQ DITJEN HUBLA HIMBAU AGAR PENUMPANG KAPAL JAGA LINGKUNGAN MARITIM DENGAN TIDAK MEMBUANG SAMPAH KE LAUT

Mimbar Maritim - Ambon Menindaklanjuti informasi viral di media sosial terkait adanya Anak Buah Kapal (ABK) KM. Chantika 10c yang membuang sampah ke laut, Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut melalui kantor KSOP Kelas I Ambon langsung menindaklanjuti informasi tersebut. Dengan melakukan interogasi dan klarifikasi kepada ABK KM. Chantika 10c dan didapatkan hasil bahwa bukan …

Lanjutkan membaca KEMENHUB CQ DITJEN HUBLA HIMBAU AGAR PENUMPANG KAPAL JAGA LINGKUNGAN MARITIM DENGAN TIDAK MEMBUANG SAMPAH KE LAUT

MENJAWAB MASUKAN PELAKU USAHA : PEMERINTAH C.Q KEMENTERIAN KEUANGAN TELAH MENGUBAH KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN E-COMMERCE

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi Saat Konferensi PersMimbar Maritim - JakartaPemerintah melalui Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akhirnya ubah aturan terkait impor barang kiriman lewat e-commerce. Untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan lindungi industri kecil dan menengah di dalam Negeri. Hal ini,dilakukan untuk menjawab permintaan dari beberapa asosiasi antara lain Asosiasi …

Lanjutkan membaca MENJAWAB MASUKAN PELAKU USAHA : PEMERINTAH C.Q KEMENTERIAN KEUANGAN TELAH MENGUBAH KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN E-COMMERCE