COAST GUARD

Ditjen Hubla : Gelar Kegiatan Penyusunan Standar Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Pelayaran

Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat KPLP Fourmasyah ,S.H. M.H,

Mimbar Maritim – Jakarta

Dalam rangka mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan Maritim. Salah satu unsur yang harus dioptimalkan adalah penegakan hukum guna mengantisipasi dan menangani perkara tindak pidana pelayaran.

Kementerian Perhubungan Direktorat cq. Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) melakukan kegiatan Penyusunan Standar Biaya Penangan Perkara Tindak Pidana Pelayaran pada tanggal 20 sampai dengan 23 Oktober 2020 di Hotel Golden Boutique, Jakarta.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ahmad dalam sambutannya yang disampaikan Fourmasyah Kepala Sub Direktorat Penegakan Hukum Direktorat KPLP Fourmasyah ,S.H. M.H, secara resmi saat membuka kegiatan ini.

Dalam sambutan pembukaan Fourmasyahmengatakan bahwa PPNS selaku pelaksana penegakan hukum, khususnya dalam ranah pidana pelayaran, saat ini berjumlah kurang lebih 400 personel yang tersebar di seluruh wilayah indonesia dengan didukung oleh personel pelaksana wasmatlitrik seperti petugas intelijen, petugas patroli dan tim boarding officer serta petugas lainnya.

Fourmasyah menjelaskan bahwa pelaksanaan penegakan hukum oleh PPNS perlu didukung dengan perencanaan dan penganggaran biaya yang tepat, agar tercipta suatu proses penegakan hukum baik wasmatlitrik maupun penyidikan yang efektif, ekonomis dan efisien.

Ia menambahkan, pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar ditemukan suatu formulasi dan mekanisme serta penyeragaman penganggaran kegiatan penanganan perkara tindak pidana pelayaran. Yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam proses wasmatlitrik maupun penyidikan sebagai bentuk proses penegakan hukum. Yang kita yakini akan dapat meningkatkan upaya pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritim.

“Kepada para narasumber dan peserta, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kesediaannya berbagi ilmu dan menyumbang saran, semoga dapat bermanfaat bagi para petugas penegak hukum di lingkungan direktorat jenderal perhubungan laut,” tutup Fourmasyah.

Sementara itu, Adi Affandi S.H. selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum PPNS dan Intelijen mengatakan bahwa maksud dan tujuan diselenggarakan adalah sebagai sarana untuk menyeragamkan mekanisme dan prosedur penganggaran penanganan perkara tindak pidana pelayaran. Untuk mendapatkan draf / rancangan rencana anggaran biaya penegakan hukum dalam rangka wasmatlitrik maupun penyidikan.

Lebih lanjut Adi mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pejabat Pembuat Komiten (PPK) atau pengelola anggaran pada beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) yang pernah melaksanakan penyidikan tindak pidana pelayaran.

Narasumber dalam kegiatan ini didatangkan dari Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bagian Keuangan dan Bagian Perencanaan Ditjen Hubla.(Ody-01).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s