MARITIM

Pemberlakuan TSS Selat Sunda Dan Selat Lombok 1 Juli 2020, KAPAL Melintas Tidak Dipungut Biaya Berlalu Lintas 

Mimbar Maritim -Jakarta

Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menegaskan bahwa kapal-kapal yang berlalu lintas di Traffic Seperation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok tidak dikenakan biaya apapun.

Adapun hak bagi kapal yang melakukan navigasi atau pelayaran internasional yang melintas di wilayah laut kepulauan Indonesia. Terutama pada jalur ALKI  telah diatur dalam hukum internasional dan perundang-undangan nasional.

Ketentuan ini, telah diatur dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

“Kapal-kapal yang melakukan hak lintas alur laut kepulauan harus melintas secepat mungkin tanpa berhenti, dan tidak boleh dihalang-halangi oleh negara pantai. Lebih lanjut, dalam UNCLOS juga diatur bahwa kapal asing yang melintas laut wilayah suatu negara tidak boleh dikenakan biaya atas perlintasan tersebut,” ujar Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan di Jakarta, melalui keterangan pers hari ini, Sabtu (20/6/2020).

Menurut dia, dalam UNCLOS juga diatur bahwa biaya hanya dapat dikenakan pada kapal asing yang melintas laut territorial sebagai pembayaran atas layanan tertentu yang diberikan kepadanya.

Pelayanan tertentu tersebut misalnya layanan pemanduan kapal secara sukarela (voluntary pilotage service/VPS), layanan jasa pertukaran awak kapal, bunkering bahan bakar dan air bersih, provision store dan garbage management, maupun underwater maintenance and repair.

“Pengenaan biaya-biaya tersebut tentunya dilakukan sesuai aturan perundang-undangan dan besarannya yang telah ditetapkan. Dalam peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya seperti ini akan dibebankan kepada semua kapal yang menerima layanan tanpa diskriminasi,”kata Hengki.

Hengki mengatakan prinsipnya, pengaturan alur laut dengan adanya TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok semata-mata. Untuk peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di kedua selat yang terbilang padat tersebut.

Pihaknya menilai, terkait wacana pengembangan jasa kemaritiman di Selat Sunda dan Selat Lombok masih perlu dikaji lebih lanjut baik dari aspek bisnis, tata ruang, keselamatan dan keamanan pelayaran.
Sebagaimana diketahui, katanya bahwa TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok  segera diimplementasikan mulai tanggal 1 Juli 2020.

Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS melalui pengesahan oleh International Maritime Organization (IMO). Yang berada di dalam ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II.

“Ini merupakan prestasi Indonesia khususnya Kementerian Perhubungan yang telah berjuang mengusulkan proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok tersebut. Selama lebih dari 2 tahun agar dapat diterima oleh negara-negara anggota IMO,”pungkas Hengki.(Ody-01).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s