KORPORASI

KEMENTENRIAN BUMN HARUS TEGAS PANGKAS SELURUH ANAK PERUSAHAAN BUMN YANG TIDAK PRODUKTIF

Herijanto Direktur Eksekutif Himpunan Masyarakat Peduli Maritim (HMPM)


Mimbar Maritim  – Jakarta

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuat keputusan resmi akan mengatur ulang seluruh anak usaha dan perusahaan patungan milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Dalam Surat Kepmen BUMN No SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan BUMN, disebutkan asalan penataan tersebut adalah untuk mengoptimalkan keberadaan anak usaha dan usaha patungan agar fokus pada bisnis yang sama, perlu dikonsolidasikan dalam rangka efektifitas pengelolaannya.

Selain itu penataan perusahaan BUMN mengacu kepada GCG (good corporate and governance) fokus pada core bisnis, efisiensi yang berkelanjutan dan perusahaan harus dalam kondisi sehat. Rasionalisasi dan konsolidasi anak usaha BUMN dilakukan karena banyak anak usaha BUMN yang memiliki kesamaan portofolio dan juga kurang optimal dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan induknya.

Tahap awal penataan BUMN, Kementrian BUMN telah memangkas sebanyak 51 anak cucu BUMN yang berasal dari 3 perusahaan, yakni PT Garuda Indonesia, PT Pertamina, dan PT Telkom. Di Garuda Indonesia, jumlah anak dan cucu usaha yang dipangkas sebanyak 6 perusahaan. Di  Pertamina ada 25 anak cucu usaha yang ditutup dan di Telkom 20 ada anak cucu usaha.

Nantinya, pemangkasan 51 anak cucu usaha BUMN ini akan menggunakan skema merger, likuidasi, ataupun divestasi.
Sebenarnya keputusan Menteri BUMN Erick Thohir mengenai penataan anak cucu BUMN bukan merupakan hal yang baru. Karena jauh sebelum itu Presiden Joko Widodo diawal pemerintahannya juga sudah berencana untuk melakukan penataan. 

Hal ini disampaikan Presiden Joko Widido dihadapan sembilan menteri di bidang ekonomi saat menerima kunjungan pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin). Didepan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) saat itu Rosan Roeslani, Presiden Joko Widodo menyatakan berencana memangkas jumlah anak,cucu,cicit  perusahaan milik BUMN. Presiden akan memangkas 600 perusahaan anak cucu BUMN yang tidak berhubungan lagi dengan bisnis inti induknya, sehingga target anak-cucu BUMN dari 800 (perusahaan) menjadi 200. (Kompas 27/10/2017)

Bahkan sebelumnya Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan segera membenahi sekitar 600 anak usaha perusahaan milik negara karena dinilai banyak yang tidak efisien dan bahkan merugi. Ia menuturkan lebih lanjut bahwa konsep pembenahan anak usaha BUMN tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi dan fokus perusahaan. “Anak usaha yang bergerak pada usaha sama bisa dimerger atau digabungkan, sehingga terjadi efisiensi dan tidak membebani induk usahanya,” ujarnya. (Investor Daily 16/12/2014).

Dari tahun 2014 atau tepatnya enam tahun lalu Kementrian BUMN sudah mengetahui bahwa tata kelola anak usaha BUMN sudah misleading. Dan tiga tahun kemudian tepatnya tahun 2017, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan menteri BUMN saat itu untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola anak usaha BUMN, namun sampai masa jabatan berakhir, penataan terhadap anak usaha BUMN belum dapat terwujud.

Ada yang menarik dari pernyataan Komisi VI DPR tentang hal tersebut. Yaitu bahwa pendirian anak perusahaan dinilai seringkali tidak jelas arah dan tujuannya, dan dijadikan bancakan orang-orang tertentu dari lingkaran direksi maupun pejabat BUMN. Status anak perusahaan BUMN tersebut juga tidak jelas karena bukan kategori BUMN sehingga sulit dikendalikan. Anak usaha yang benar-benar merugi seharusnya dilikuidasi saja, termasuk perusahaan yang dijalankan oleh yayasan tertentu yang tidak terkait dengan induk perusahaan. (Investor Daily 16/12/2014).

Jadi apa yang saat ini dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir terhadap penataan anak usaha BUMN adalah hal yang sangat bagus dan patut diapresiasi walau penataan anak usaha BUMN itu sendiri bukanlah hal yang baru, tapi publik dapat melihat dan merasakan progress kerja dari pencetus slogan “BUMN Hadir untuk Indonesia” yaitu Erick Thohir.

Namun demikian publik mengharapkan bahwasanya proses rasionalisasi dan konsolidasi yang dilakukan Kementerian BUMN sudah melalui kajian yang panjang. Dan menekankan agar skenario rasionalisasi dan konsolidasi terhadap karyawan, antara lain melalui alih tugas antar anak perusahaan maupun dengan perusahaan induk. Sehingga akan meminimalisir pengurangan karyawan (SDM) serta dapat memastikan bahwa proses ini dijalankan dengan berpedoman pada Undang-Undang Ketenagakerjaan serta peraturan lain yang berlaku. 

Sedangkan untuk pelaksanaan penataan anak usaha BUMN yaitu restrukturisasi pengurangan BUMN atau anak usaha BUMN yang sudah tidak perform lagi dalam waktu dekat seperti saat sekarang ini. Sebaiknya dapat dipertimbangkan kembali mengingat hal yang sangat esensial yaitu masalah kemanusiaan di dalam situasi pandemi dengan fokus membantu negara dalam penanganan Covid-19. Dan penataan anak usaha BUMN yaitu restrukturisasi pengurangan BUMN atau anak usaha BUMN dapat dilakukan dan lebih efektif setelah era pandemi ini usai.(Editor-Ody)


Penulis : Harijanto Direktur Eksekutif HMPM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s