MARITIM

Direksi IPC Yang Baru Harus Dapat Bergerak Cepat Mengejar Ketertinggalannya Dari Negara Lain.

Mimbar Maritim – Jakarta
Berawal dari CEO letter Bulan Januari 2020 yang isinya EBITDA IPC turun 4,43% dari tahun sebelumnya. CEO letter tersebut menjadi blunder bagi Direksi IPC sendiri karena semakin besar EBITDA dari tahun ke tahun akan menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan profitabilitas yang semakin baik dan sebaliknya apabila EBITDA turun maka profitabilitas perusahaan menjadi kurang baik.

Sepekan sudah Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, dengan Nomor SK-69/MBU/03/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), tertanggal 2 Maret 2020. 

Ucapan “Selamat atas pengangkatan Arif Suhartono sebagai Direktur Utama IPC”. Beban berat dipundak Direksi IPC yang baru. Kalimat tersebut tentunya bukanlah sekedar kalimat saja melainkan kalimat tersebut mengandung makna yang dalam dari sebuah fakta empiris dan realita objektif.
Dengan beban berat yang diemban IPC dimasa datang, dibutuhkan seseorang pemimpin yang mampu membawa IPC menjadi perusahaan terkemuka dibidang bisnis pelabuhanan dan perusahaan yang selalu memperoleh keuntungan dari target target yang telah ditetapkan. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa didalam keberhasilan dari suatu perusahaan ada sutradara dari keberhasilan tersebut. 

Sutradara tersebut ialah pemimpin perusahaan itu sendiri, pemimpin perusahaan haruslah pemimpin yang baik dan benar dalam suatu perusahaan tanpa adanya pemimpin yang baik dan benar sangat sulit untuk perusahaan itu sendiri berhasil dan mendapatkan keuntungan. 

Maka dari itu Kementrian BUMN tidak sembarang mencari pemimpin yang akan memimpin BUMN dibawah pengelolaannya menjadi lebih maju dan berhasil, peranan dari pemimpin BUMN disini sangat penting untuk mencapai hal tersebut karena pemimpin BUMN merupakan pondasi inti dari BUMN itu sendiri. 

Direksi IPC yang baru mempunyai beban berat karena harus segera menyelesaikan pembangunan area 57 meter Pelabuhan Kalibaru (New Priok) PT.NPCT1, hal ini terkait agar IPC terhindar  dikenakan pengurangan sewa Quarterly Site Rent (QSR) sebesar 11% dari USD 14 juta oleh NPCT1 seperti Tahun 2019 lalu dengan nilai sebesar Rp.72 miliar.

Pengurangan sewa sebesar 11% dari USD 14 juta/Q (USD 1,54 juta/Q) akan diberlakukan atas tidak terpenuhinya area 57 m diakhir bulan Desember 2018. 
Sedangkan estimasi pelaksanaan pekerjaan container yard 57 m tersebut adalah +/- 20 bulan, sehingga berpotensi kehilangan biaya sewa sebesar USD 6,16 juta/tahun (2019) ditambah waktu konstruksi sebesar USD 10,27 juta/20 bulan (belum termasuk persiapan mulai pekerjaan CY 57 m, jika 2Q (dapat dimulai di bulan Juli 2020) maka sebesar USD 3,08 juta/2Q, jadi total kehilangan sebesar USD 19,51 juta (Rp.273 miliar dengan kurs 14.000). 


Direksi IPC yang baru juga harus segera menyelesaikan beberapa proyek strategis yang sempat terhambat pembangunannya seperti penyelesaian Pembangunan Proyek NPCT2 dan NPCT3 di Pelabuhan Kalibaru (New Priok). Diasumsikan pekerjaan pembangunannya selama 3 tahun termasuk pekerjaan distance acces sepanjang 2 km. 
Ditahun ke 4 yaitu tahun 2025, CT2 dan CT3 Pelabuhan Kalibaru diproyeksikan dapat mencapai throughput 1 juta .

Selanjutnya menyelesaikan pembangunan Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat, dimana tahun ini harus segera dapat dioperasikan. Direksi IPC yang baru juga dihadapkan dengan ketertinggalan IPC dari pelabuhan lainnya seperti Pelabuhan III dalam menerapkan peralatan bongkar muat semi otomatis Automatic Stacking Crane dan integrated financing otomatic system.

Belum lagi ketertinggalan IPC didalam menerapkan konsep smartport serta mewujudkan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030. Dimana Indonesia sedang mengusung agenda menjadi Poros Maritim Dunia dengan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan dan mendorong investasi di bidang kemaritiman.

Seiring dengan itu, SDGs sebagai komitmen Indonesia pada Dunia dan generasi penerus, dimana pembangunan maritim tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan dan memperlancar arus barang saja namun harus juga mengedepankan keberlanjutan lingkungan (ekologi) dan ekonomi di masa mendatang. 
Karena pengembangan pelabuhan dibeberapa negara telah mengembangkan konsep-konsep pengembangan pelabuhan berkelanjutan dimana posisi ekonomi dan lingkungan.

Dalam posisi yang seimbang dengan menerapkan konsep Smart port yang bertujuan mengurangi konsumsi energi, emisi, dan biaya di pelabuhan, dengan konsep mobilitas yang inovatif, menggunakan sumber energi terbarukan dan terhubung dengan pembangkit listrik yang efisien dan ramah lingkungan serta fokus pada peningkatan efisiensi ekonomi pelabuhan sebagai link penting dalam mata rantai perdagangan global, dengan menerapkan dan mengembangkan infrastruktur yang berteknologi cerdas yaitu penerapan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi pada semua tahap pelayanan sebagai bagian dari suplay chain.

Menghadapi semua itu, Direksi IPC yang baru harus dapat bergerak cepat mengejar ketertinggalan IPC dari negara lainnya. Sehingga ketertinggalannya tidak terlalu jauh khususnya dengan negara-negara di Asia lainnya, seperti Malaysia, Singapura, Thailand, China, dan India soal pelabuhan. 

Selain itu, Direksi IPC yang baru juga dihadapkan dengan berbagai macam persoalan yang krusial dan memerlukan percepatan perencanaan dan keputusan antara lain mapping keberadaan Pelabuhan Patimban termasuk penetrasi pasarnya, menekan Dwilling Time, tindak lanjut Survey Tim JICA tentang fasilitas dan pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok yang meliputi antara lain terbatasnya fasilitas labuh kapal, terbatasnya ruang area penumpukan (CY), kerusakan cargo dalam bongkar muat, kecurian cargo, banjir dan macet didalam pelabuhan. 

Kemudian issue lainnya yang tidak kalah pentingnya dan memerlukan keputusan yang cepat juga antara lain Restrukturisasi organisasi di cabang pelabuhan terkait beberapa segmen pelayanan yang telah di spin-off anak anak perusahaan, Selektifitas pembiayaan perusahaan, Penerapan Right Man in The Right Place (Hard skill, Soft skill, Personality dan Experience). Dalam penempatan SDM disemua lini jabatan strategis perusahaan serta memberikan reward dan punishment dalam rangka mendukung keberhasilan perusahaan. 

Seperti yang telah disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir di Istana Negara Rabu (15/1/2020) kepada salah satu media. Beliau mengatakan : “Tugas saya utamanya menegakkan kembali GCG (Good Corporate Governance).” Selain menindak tegas Direksi BUMN yang tak tegas, Erick juga akan memberikan aperesiasi kepada Direksi BUMN yang berprestasi.

“Kalau yang bagus kita kasih reward, kalau yang tidak bagus kita bersihkan. Kita harus copot, itu bagian dari perbaikan Kementerian BUMN,” tegasnya. 
Pernyataan tersebut memberikan sinyal secara eksplisit kepada Direksi BUMN untuk bekerja sesuai GCG, bekerja secara professional didalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Direksi BUMN telah dipersyaratkan secara mutlak oleh Kementrian BUMN dengan tolok ukur melaksanakan GCG dan berprestasi, namun secara implisit Direksi BUMN juga harus memberlakukan parameter ini kepada semua level dibawah jajaranya termasuk Direksi anak anak perusahaannya. 

Issue lainnya yang menarik yaitu mengenai anak perusahaan IPC. Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-315/MBU/12/2019 tentang Penataan Anak Perusahaan atau Perusahaan Patungan di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan pada 12 Desember 2019.

“Jika anak perusahaan BUMN memiliki kinerja dan keuntungan yang baik, tetapi tidak sesuai dengan bisnis utama induknya, akan lebih bagus jika dilepas sehingga BUMN tersebut bisa fokus core businessnya” tegas Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dikutip pernyataannya dalam sebuah Media 13 Desember 2019.

Arya Sinulingga mengatakan nanti akan dikaji masing-masing anak usaha apakah akan digabungkan (memiliki lini bisnis sama) atau kalau tidak ada gunanya, ya dibubarkan. ” Kami akan melakukan pembenahan habis-habisan,” jelasnya. 

Perlu diketahui bahwa Menteri BUMN mengeluarkan moratorium tersebut untuk mereview dan mengkaji lagi Direksi BUMN yang memegang jabatan komisaris di beberapa anak perusahaan, yang bertujuan untuk memperkuat fungsi komisaris sebagai pengawasan perusahaan.

Lebih lanjut, Arya Sinulingga menyatakan Komisaris tidak akan mampu mengawasi dengan baik kalau menjabat 2 sampai 8 perusahaan. Nanti akan ditinjau dari jumlah anak perusahaan dan honornya. Dari uraian yang telah disampaikan tersebut, begitu berat beban Direksi IPC kedepan.

Untuk itu diperlukan figure yang cocok dalam memimpin IPC kedepan, figure tersebut haruslah orang yang cerdas, kuat, berani dan berpengalaman dibidang kepelabuhanan. Berikut ini ditampilkan sekilas figure (Profile) dari Direksi IPC yang baru yaitu Arif Suhartono.


Debut pertama kali Arif Suhartono yaitu di PT. Multi Terminal Indonesia sebagai Direktur Operasi. Usulannya kepada manajemen IPC saat itu yaitu tentang percepatan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka menurunkan biaya logistik nasional dengan menurunkan biaya overbrengen (OB) dari terminal asal ke terminal tujuan dengan tarif yang tadinya Rp.4,8 juta untuk ukuran petikemas 20 menjadi Rp.900 ribu rupiah. 

Usulan ini mendapat respon positif dari manajemen IPC dan menindaklanjuti untuk pemberlakukan penurunan tariff PLP OB. Program penurunan biaya OB ini didukung oleh Pemerintah agar biaya logistic nasional menjadi lebih murah. Pada awalnya penurunan tariff PLP OB ini mendapat reaksi keras dari pengusaha PLP TPS namun pada akhirnya program ini dapat berjalan dan diterima oleh semua pihak dan berjalan dengan baik sampai saat ini. 

Debut Kedua, kemudian Arif Suhartono mendatangkan pelayaran Maersk Sealand untuk melakukan kegiatan bongkar muat petikemas di Dermaga 009 PT.MTI. Pelayaran Maersk Sealand sebelumnya melakukan kegiatan bongkar muat petikemas di PT.JICT. 

Debut kedua Arif Suhartono ditunjuk menjadi Direktur Utama PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP). Dimana pada saat itu PT.PTP dibentuk dan didirikan tahun 2013 oleh IPC untuk melayani jasa terminal petikemas, jasa curah kering, curah cair, bunkering serta jasa pergudangan dan lapangan. PTP diberikan kepercayaan untuk mengelola beberapa segmen pelayanan yang sebelumnya dikelola oleh Pelabuhan Tanjung Priok. 

Letak PTP yang sangat strategis didalam Ibukota Jakarta, sehinga menjadikan PTP barometer perekonomian nasional, 50% arus barang dan 30% arus kargo non minyak dan gas bumi nasional. PTP dalam tahun pertama pengoperasiannya sudah memperoeh pendapatan usaha sebesar Rp.464 miliar dan laba usaha sebesar Rp. 96 miliar.

Debut ketiga Arif Suhartono ditunjuk menjadi Direktur Utama PT. Pengerukan Indonesia (Rukindo). Selama ini Rukindo didalam menjalankan proyek pengerukan alur dan kolam pelabuhan dilingkungan IPC selalu mengalami kerugian. Kerugiannya terutama disebabkan armada kapal keruk yang dimiliki Rukindo sudah berumur tua, melakukan pinjaman modal usaha Subsidiary Loan Agreement (SLA) dari lembaga keuangan asing dan tidak menggunakan skema Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sesuai dengan PP Nomor 1 Tahun 2008 serta pengelolaan fasilitas dan perbengkelan Rukindo seperti graving dock dan perbengkelan yang dikerjasamakan dengan pihak lain tidak dilakukan secara professional.  

Dengan pengelolaan manajemen Rukindo yang buruk, akhirnya Rukindo mengalami kesulitan likuditas perusahaan dimana salah satunya Rukindo sulit untuk membayar hutang kepada pemasok dan galangan kapal sebesar Rp 123 miliar ditambah dengan kewajiban pembayaran hutang pokok dan bunga pinjaman SLA. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya Kementrian BUMN menugaskan IPC untuk meng take over Rukindo dan dijadikan anak perusahaan IPC melalui PP No 44 Tahun 2013, dan langsung masuk dalam program restrukturisasi, penyehatan permodalan maupun kinerja operasional. 

Langkah pertama yang dilakukan oleh Arif Suhartono terhadap Rukindo adalah melakukan restrukturisasi organisasi dan rasionalisasi SDM Rukindo dengan program pensiun dini dan suntikan permodalan dari IPC dan penataan asset/optimalisasi asset/kinerja serta perluasan kerjasama dengan perusahaan pengerukan lainnya. Rukindo difokuskan pada bidang usaha pengerukan/ reklamasi dan jasa galangan & perbengkelan kapal. Pada tahun 2016 akhirnya Rukindo sudah dapat meraih laba sebesar Rp.15 miliar.

Debut keempat Arif Suhartono ketika ditunjuk menjadi Direktur Utama PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI). Dalam debut ini Arif Suhartono melakukan restrukturisasi PPI dalam rangka menyesuaikan dengan peran dan posisi strategis PPI yang difokuskan pada sector bisnis Sektor pengembangan pelabuhan, Sektor akses transportasi pelabuhan dan sektor properti.Dan pada tahun 2017 PPI mencapai laba berjalan sebesar Rp.70 miliar, tahun 2018 Rp.110 miliar.

Debut kelima ketika Arif Suhartono dipercayakan menjadi Direktur Komersial IPC. Gebrakan awalnya yaitu menyelenggarakan IPC Marketing Outlook 2019 dengan menghadirkan 100 lebih pelanggan pengguna jasa pelabuhan dari 12 cabang pelabuhan dan 17 anak perusahaan IPC. 

Dari mitra usaha yang turut hadir dalam acara tersebut yaitu Pelayaran MSC, Evergreen, TMS Glory, Tanto Intim Line, SPIL, Maersk, RCL, Samudera Indonesia, PIL, KMTC, BEN Line, CK Line, dan Wan Hai. Sedangkan dari terminal ada kalangan industri, seperti Bogasari. 

Pembicara dalam acara ini yaitu Rianti Ang, CEO at Hutchison Ports Indonesia dan Dhany Novianto, GM MSC Indonesia, serta Budi Hikmat, Direktur PT Bahana TCW Invesment Manajemen. Rianti Ang pada kesempatan itu lebih banyak bercerita mengenai perkembangan market global, termasuk perkembangan Hutchison di dunia dengan jaringan di 27 negara dengan 52 pelabuhan.

Sedangkan Dhany Novianto bercerita mengenai MSC yang telah membeli 11 kapal dengan kapasitas 23 ribu TEUs dan menjadi kapal dengan kapasitas terbesar di dunia.
Dari sederetan debut dan kiprahnya serta kariernya didunia bisnis kepelabuhanan, stake holder dan share holder yakin bahwa Arif Suhartono akan mampu membawa IPC mendapatkan keberhasilan atau keuntungan serta kejayaan dalam menjalankan bisnis kepelabuhanan dan dapat mengejar ketertinggalan IPC dengan pelabuhan pelabuhan lain di Asia Tenggara dengan mewujudkan IPC menuju Smart Port dan World Class Port.

Penulis : Herijanto Direktur Ekseskutif Himpunan Masyarakat Peduli Maritim

Kategori:MARITIM, PELABUHAN, PELAYARAN

Tagged as:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s