Mimbarmaritim.com (Denpasar)

PT Pelabuhan Indonesia (Persero), bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), TNI, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Benoa dan instansi terkait lainnya melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Asesmen Sistem Pengamanan Objek Vital Strategis, para peserta lengkap menggunakan helm safety warna putih dan rompi stabilo bertempat di pelabuhan Pelindo Regional 3 Cabang Benoa – Denpasar – Bali, Selasa (29/7/2025).

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Komjend Pol) Eddy Hartono pada kesempatan itu menyampaikan bahwa Bali sebagai daerah wisata kebanggan Indonesia harus menjaga situasi yang aman dan kondusif, sehingga parawisata dan ekonomi terganggu dengan adanya ancaman terorisme. “Terorisme adalah merupakan ancaman global, tentu sangat perlu diatasi dan diantisipasi, agar kedepannya Bali terus aman dan nyaman sebagai daerah wisata andalan Indonesia,” ungkapnya.

Menurut Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan Sosialisasi dan Asesmen Sistem Pengamanan Obyek Vital yang strategis di Pelabuhan Benoa – Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 terkait pengamanan objek vital nasional yang strategis.

Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan bahwa wilayah Pelindo terutama Pelabuhan Benoa telah memenuhi standar tentang ancaman terorisme, mulai dari perlindungan hingga peningkatan sarana dan prasarana obyek vital.

“Kami melihat Alhamdulillah sistem keamanan sudah bagus. Tinggal melengkapi apa saja yang perlu dilengkapi sehingga mitigasi terhadap ancaman terorisme, insyaallah dapat dilaksanakan dengan baik. Mudah – mudahan ancaman terorisme itu tidak ada lagi di Bali,” terangnya.

Lebih jauh, Komjend Pol Eddy Hartono, menjelaskan upaya mitigasi dilakukan dengan pencegahan diantaranya melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Selain itu, kesepakatan membuat SOP untuk mitigasi kejadian teror. Upaya ini secara nasional merupakan upaya preventif, mengingat pelabuhan merupakan salah satu obyek vital yang bisa saja menjadi sasaran serangan teror. 

Kedepannya diperlukan kesepakatan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait bagaimana penanganan di bandara, pelabuhan maupun kereta api ketika terjadi terorisme. Dengan pengalamannya selama 13 tahun di Densus 88, SOP ini sangat penting untuk memastikan tanggung jawab masing-masing.

“Penangkapan merupakan mitigasi juga oleh aparat penegak hukum makanya Alhamdulillah dua tahun ini belakangan ini ada kejadian. Tapi tetap dibawah permukaan ini tetap kita rawat dengan baik supaya tidak muncul lagi kepermukaan,” tegasnya.

Komjen Pol Eddy Hartono menambahkan untuk itu sangat diperlukan sinergi dan kolaborasi antar instansi dalam menentukan langkah ini sangat penting supaya wilayah objek vital tidak menjadi sasaran teror. “Kuncinya satu yaitu sinergi dan kolaborasi, Nah hal ini yang sangat perlu dibangun dan terus dikembangkan serta ditingkatkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Executive Director Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Daru Wicaksono mengatakan pihaknya telah menerapkan sistem keamanan objek vital sesuai dengan standar yang berlaku. Menurut dia, bahwa Sosialisasi dan Asesmen Sistem Pengamanan ini tentu semakin dapat menguatkan komitmen Pelindo dalam menjaga keamanan operasional pelabuhan sebagai objek vital nasional.

Daru Wicaksono mengungkapkan bahwa Pelindo memastikan seluruh wilayah kerja sudah memiliki sistem pengamanan yang sesuai standar nasional, bahkan sejumlah pelabuhan dan terminal Pelindo juga telah menerapkan ISPS Code (Internasional Ship and Port Fasility Security Code) atau Kode Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Internasional. Tentunya asesmen dari BNPT ini juga sangat penting sekali guna mendukung kelancaran operasional dan pelayanan pelabuhan.

Sebagai tindak lanjut dari asesmen hari ini, tambah Daru Wicaksono, pada besok Rabu (30/7/2025), akan dilaksanakan juga kegiatan drill sistem pengamanan pelabuhan Benoa – Bali untuk menguji kesiapan personel, peralatan, dan prosedur dalam menghadapi potensi ancaman. Kegiatan ini diharapkan memperkuat penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital (Obvitnas) dan ISPS Code di lingkungan kerja Pelindo.

“Ada beberapa hal terutama atas detail – detail yang mungkin dari ISPS Code belum ter-cover itu yang akan kami tingkatkan terutama untuk regulasi penanganan SOP dan kemudian juga untuk langkah – langkah termasuk CCTV dan sebagainya yang akan kita tingkatkan untuk sistem keamanan,” tutupnya.(Red-MM).