Mimbarmaritim.com (Jakarta)

Dalam rangka menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran di Perairan Selat Sunda, PT Subholding Pelindo Jasa Maritim (SPJM) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Safety Improvement & Marine Protection melalui Pelayanan Escort & Marine Advisor di Perairan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda.

Kegiatan FGD ini diselenggarakan SPJM Wilayah 2 dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) ini, dibuka oleh Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Capt Antoni Arif Priadi yang diwakili Direktur Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Capt.Hendri Ginting bertempat di Hotel Grand Mercure, Kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2025).

Dirjen Perhubungan Laut melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan Hendri Ginting dalam sambutannya menyampaikan bahwa Selat Sunda adalah bagian dari ALKI 1 yang merupakan rute yang biasa digunakan untuk Pelayaran Internasional. Pada perairan ini juga terdapat jalur penyeberangan dari Pulau Jawa di Pelabuhan Merak ke Pulau Sumatera di Pelabuhan Bakauheni. Kepadatan lalu lintas tersebut meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan di laut akibat tubrukan.

Ia mengungkapkan salah satu selat yang penting, ALKI I juga mempunyai jalur pelayaran yang lebar dengan jarak 52 mil laut di perairan bagian selatan Selat Sunda dan terdapat koridor jalur pelayaran paling sempit di selat Sunda bagian utara dengan jarak 2,2 Mil Laut, akibat terdapat beberapa bahaya navigasi seperti karang, kedangkalan, dan kerangka kapal.

Selain itu, lanjut Capt Hendri Ginting, Selat Sunda terdapat pula salah satu gugusan karang yang terletak berdekatan pada ALKI tersebut adalah Terumbu Koloiot.

Hendri mengatakan bahwa yang perlu menjadi catatan adalah bahwa perairan yang sudah ditetapkan sebagai ALKI tidak dapat ditetapkan sebagai perairan wajib pandu berdasarkan pasal 7 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 Tentang Pemanduan Dan Penundaan Kapal.

“Akan tetapi hal ini tidak dapat menjadi penghalang bagi niat baik kita untuk menciptakan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Selat Sunda. Kita masih dapat menetapkan perairan Selat Sunda sebagai perairan pandu luar biasa untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pelaksanaan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal,” jelasnya.

Capt Hendri, juga menyampaikan berharap dengan adanya kolaborasi serta partisipasi berbagai pihak, termasuk dengan adanya masukan dalam FGD ini sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan atau peraturan yang akan lebih menjamin keselamatan di Selat Sunda, yang pada akhirnya membawa manfaat bagi semua dan terutama bagi bangsa dan negara tercinta kita ini.

Sementara Direktur Utama SPJM Arif Prabowo mengatakan bahwa kepadatan lalu lintas kapal di Perairan TSS Selat Sunda terjadi peningkatan. Selain itu, di TSS Selat Sunda sudah banyak melintas kapal-kapal asing yang tanpa escort.

“Diharapkan FGD ini dapat berlangsung dengan baik dan menarik serta dapat memberikan masukan terkait pemanduan dan penundaan di Selat Sunda,” ujar Arif Prabowo.

Sedangkan Direktur Utama PT PCM Muhammad Willy mengatakan bahwa FGD ini untuk menindaklanjuti rencana kerjasama dan pelayanan di TSS Selat Sunda. Willy mengatakan bahwa FGD ini baru pertama kali membahas pelayanan di TSS Selat Sunda.

Hal senada juga disampaikan, kepadatan lalu lintas di Perairan TSS Selat Sunda juga diakui oleh Kepala Kantor Distrik Navigasi Tipe B Kelas I Tanjung Priok Capt.Mugen Sartoto. Menurut Capt Mugen, bahwa kepadatan lalu lintas terlihat dari peningkatan layanan Vessel Traffic Service (VTS) di wilayah Merak – Banten.

Kegiatan FGD ini, menghadirkan Narasumber dari SPJM Wilayah 2 Senior Manager SPJM Wilayah 2 Capt Teddy Gunawan M.Mar, Presiden INAMPA Herman Harianja, Direktur Operasi PT PCM Eko Didik Harnoko dan Kepala VTS Merak Muhammad Darsoni.(Red-MM).