Mimbarmaritim.com (Jakarta)

Keberadaan Dewan Maritim Indonesia (DMI) yang pernah dibentuk Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1999 dirasa perlu untuk masa saat ini.

Lembaga yang pernah berubah nama menjadi Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu hilang setelah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman.

Di era Presiden Prabowo Subianto saat ini, nomenklatur Kemenko Maritim pun tak ada dalam Kabinet Merah Putih. Praktis kondisi ini mengkhawatirkan pembangunan sektor Maritim Indonesia ke depan.

Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai adanya anomali keberlanjutan dari Presiden RI Joko Widodo dengan visi maritimnya kepada pemerintahan Prabowo Subianto.

“Presiden Prabowo Subianto sepertinya memang tidak memiliki kecenderungan membangun kemaritiman. Alih – alih menghidupkan kembali Dewan Kelautan Indonesia (Dekin) yang dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo era kepemimpinannya, dia malah mendirikan Dewan Ekonomi Nasional,” kata Siswanto Rusdi dalam keterangan persnya kepada awak media di Jakarta Jumat, (8/11/2024).

Pada hal, lanjut dia, perbaikan ekonomi nasional yang porak-poranda oleh Jokowi dapat pula ditempuh melalui ekonomi Maritim.

Menurut Siswanto, sama halnya dengan sektor energi yang memiliki Dewan Energi Nasional dalam mengorkestrasi kebijakan energi pemerintah, sektor maritim atau kelautan juga perlu dibentuk suatu dewan.

“Keberadaan Dekin atau DMI memiliki peran yang besar kalau tidak mau disebut amat sentral mengingat bidang kemaritiman pada zaman Prabowo Subianto ini tersebar dan sangat susah dikoordinasikan walaupun ada Kemenko Pimpinan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) yang menaunginya,” ungkap Siswanto.

Dilihat dari nomenklaturnya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimuri Yudoyono (AHY) lebih condong hanya di pembangunan infrastruktur dan pemetaan tata ruang.

Lebih lanjut Siswanto, mengatakan sektor pelabuhan dan pelayaran sangat vital dalam pembangunan kemaritiman nasional. Tentu lingkup tersebut tidak cukup hanya ditopang oleh level Direktorat Jenderal di Kementerian Perhubungan saja.

“Maka dari itu perlu dihidupkan kembali DMI, karena hal ini sudah bicara kemampuan Indonesia di ranah global,” tegasnya.

“Adapun agenda utama bila DMI dihidupkan kembali adalah bagaimana caranya agar pelayaran dan pelabuhan nasional naik kelas. Jangan biarkan para eksekutif kedua sektor itu berjibaku sendiri di level internasional tanpa dukungan pemerintah sedikit pun,” pungkasnya. (MM-01).