Mimbarmaritim.com – Pekanbaru 

Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai melaksanakan Forum Kehumasan Dan Forum Keselamatan Pelayaran yang diselenggarakan di Hotel Pangeran Pekanbaru Provinsi Riau, Rabu (16/11/2022).

Narasumber kegiatan Forum Kehumasan dan Forum Keselamatan Pelayaran Kantor Disnav Kelas I Dumai diantaranya Kepala KPKNL Pekanbaru Maulina Fahmilita, S S.PSi., M.Si., Kepala Kantor KSOP Kelas II Tanjung Buton Humaid Minagari, S.T., Kepala Bagian Keuangan Ditjen Hubla Retno Wijayanti, Direktorat Kenavigasian Kasubdit Telkompel Indra Santoso, S.E, dan PKP Ahli Madya Ir. Zahara Saputra.

Kepala Distrik Navigasi Kelas I Dumai Capt Heru Susanto M.M. dalam laporannya sekaligus Ketua Pelaksana menjelaskan pelaksanaan kegiatan Kehumasan dan Forum Keselamatan Pelayaran di Lingkungan Distrik Navigasi Kelas I Dumai Tahun Anggaran 2022. Dengan dasar hukum Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 25 tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 57 tahun 2015 tentang Pemanduan, Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 129 tahun 2016 tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/atau Instansi di Perairan serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai Nomor : DIPA-022.04.2.413225) 2022 tanggal 17 Nopember 2021. 

Capt Heru Susanto mengatakan maksud kegiatan ini dilaksanakan adalah untuk melihat potensi dan mengoperasikan penerimaan PNBP dan mensosialisasikan KM 196 Tahun 2022 tentang Penetapan Alur Pelayaran masuk Pelabuhan Bengkalis dan Pelabuhan Sei Pakning serta PM 18 Tahun 2022 tentang Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang melakukan kegiatan di wilayah Perairan Indonesia.

“Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan Kehumasan Dan Forum Keselamatan Pelayaran di Lingkungan Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai ini. Untuk menggali potensi dan optimalisasi pemungutan PNBP dalam rangka mewujudkan Keselamatan Pelayaran. Suatu wadah koordinasi perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam mengakomodir permasalahan di lapangan menyangkut keselamatan pelayaran khususnya di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai. Untuk menurunkan angka kecelakaan di perairan dan kerugian akibat kecelakaan,” jelasnya.

“Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berjumlah lebih kurang 100 orang, terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah kerja Riau dan Kepulauan Riau, instansi pemerintah maupun swasta serta stakeholder terkait,” kata Capt Heru. 

Lebih lanjut Capt Heru menjelaskan materi yang akan dibahas pada kegiatan Forum Kehumasan dan Forum Keselamatan Pelayaran di lingkungan Distrik Navigasi Kelas I Dumai kali ini dengan topik pembahasan antara lain pemanfaatan aset BUMN dalam rangka menuju PK-BLU oleh KPKNL Riau, Potensi dan Optimalisasi Pemungutan PNBP oleh Kepala Bagian Keuangan Sesditjen Perhubungan Laut.

Selain itu, kata Capt Heru, sosialisasi KM 196 tahun 2022 tentang Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Bengkalis dan Pelabuhan Sei Pakning dan PM 18 tahun 2022 tentang Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia oleh Kasubdit Alur dan Perlintasan, serta Peranan KSOP Kelas II Buton. Dalam rangka pengawasan KM 196 tahun 2022 tentang Penetapan Alur Pelayaran Masuk Khusus Sei Pakning oleh Kepala KSOP Kelas II Buton.

“Kami mengharapkan melalui  kegiatan Forum Kehumasan dan Forum Keselamatan Pelayaran ini, bagaimana menghindarkan bahaya – bahaya terkait dengan keselamatan pelayaran khususnya mengamankan pipa dari kabel bawah laut khususnya di wilayah Kepulauan Riau,” tutup Capt Heru.

Direktur Kenavigasian Hengki Angkasawan saat membuka kegiatan tersebut dalam sambutannya mengatakan Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sekitar 5,9 juta km. Pelabuhan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian negara. Wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai cukup luas dan lalu lintas yang padat dari mulai Selat Malaka, Pulau Jemur sampai dengan Tanjung Balai Karimun Pulau Hiu Kecil. 

“Salah satu pelabuhan Dumai berada di provinsi Riau, pelabuhan yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Dengan data kunjungan kapal tercatat mencapai 8.204 call sejak Januari sampai dengan September 2022,”sebut Hengki.

Hengki menjelaskan wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai dengan karakteristik yaitu 4 area konservasi, 3 area wisata bahari, 11 instalasi bawah air,  7 anjungan lepas pantai, 1 selat untuk lalu lintas internasional, 1 pelabuhan umum, 97 TERSUS/TUKS, 24 alur masuk pelabuhan, 5 alur lintas utama, 8 rute ferry cepat domestik dan 6 rute ferry cepat intenasional.

“Menurut KP. 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), hirarki kepelabuhanan di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai terdiri dari 1 pelabuhan utama, 10 pelabuhan pengumpul, 8 pelabuhan pengumpan regional dan 5 pelabuhan pengumpan lokal,”paparnya.

Hengki mengungkapkan bahwa keselamatan merupakan esensi utama dalam penyelenggaraan transportasi, tidak terkecuali transportasi laut. Untuk mewujudkan transportasi laut yang berkeselamatan tentunya bukanlah hal sederhana dan hanya dapat diwujudkan dengan upaya yang kuat, komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, lanjut Hengki, untuk mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana, sumber daya yang dimiliki, dan semangat kebersamaan yang tulus. Kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi, mensinergikan langkah, dan mendorong percepatan penataan instrumen – instrumen peningkatan keselamatan pelayaran. Karena keselamatan pelayaran tidak dapat datang dengan sendirinya.

Dikatakannya, perwujudan peningkatan keselamatan pelayaran berbanding lurus dengan terpenuhinya pengetahuan para pelaku transportasi laut serta stakeholder kemaritiman lainnya terhadap norma, standar, kriteria, dan prosedur, khususnya terkait alur pelayaran dan perlintasan di laut pada wilayah kerja Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai.

” Kita mengharapkan informasi mengenai potensi dan optimalisasi PNBP dan sosialisasi KM 196 Tahun 2022 tentang penetapan alur pelayaran masuk pelabuhan Bengkalis dan pelabuhan Sei Pakning dan PM 18 tahun 2022 tentang Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang melakukan kegiatan di wilayah perairan Indonesia dapat diketahui bersama,”ujarnya.

Hengki menambahkan tatanan alur pelayaran di wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas I Dumai dapat dimanfaatkan oleh semua pihak baik instansi pemerintah, swasta dan para stakeholder terkait lainnya. Karena hal ini sangat Berguna sebagai bahan acuan dalam kegiatan, pembahasan, perumusan dan penetapan tata ruang di perairan.

“Hal ini, nantinya akan dapat sebagai referensi penetapan alur pelayaran di wilayah provinsi Riau dan Tanjung Balai Karimun berkaitan dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN),” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan Forum Kehumasan dan Forum Keselamatan Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai diantaranya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Kepala KSOP Kelas I Dumai Selaku Koordinator Wilayah Propinsi Riau, Kepala KSOP Kelas I Tanjung Balai Karimun, Kadisnav Kelas I Tanjung Pinang, Kadisnav Kelas II Semarang, Kepala KPKNL Pekanbaru, Kepala Bagian Keuangan Ditjen Hubla, Kepala Sub Bagian Alur dan Perlintasan Direktorat Kenavigasian, Kepala BPTD Wilayah IV Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Para Kepala KSOP Kelas II, III, dan IV dan Para Kepala Kantor UPP Kelas IV se Provinsi Riau, General Manager PT. Pelindo (Persero) Cabang Dumai dan Pekanbaru, para pimpinan TERSUS/TUKS, dan para Kepala/Direktur/Pimpinan & Ketua Asosiasi sebagai Mitra Kerja Kemaritiman, perwakilan para Nelayan serta stakeholder terkait lainnya. (MM-01).