Fungsi Buffer Zone dan Check Point Akan Dioptimalkan Di Pelabuhan Tanjung Priok

Mimbarmaritim.com – Tanjung Priok 

Bertempat di Gedung Museum Maritim Tanjung Priok, Selasa (30/8/2022) Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) menyelenggarakan kegiatan diskusi melalui Dialog dengan Tema ” Mengupas dan Menyamakan Persepsi Tentang Buffer Zone Dan Check Point di Tanjung Priok “

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Capt Wisnu Handoko dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengatakan segala permasalahan yang  dihadapi dalam pelayanan pelabuhan baik itu program National Logistic Ecosystem (NLE), tentu akan semakin mudah diwujudkan jika semua layanan terkait logistik sudah terbangun secara terintegrasi dengan seluruh stakeholder melalui sistem gitalisasi.

Capt Wisnu mengungkapkan kebutuhan akan buffer zone sebagai fungsi check point pada terminal booking system di pelabuhan Tanjung Priok sudah saatnya dibutuhkan.

Ia menjelaskan Buffer Zone (BZ) atau Kawasan Penyangga adalah penyediaan lahan yang dibentuk sedemikian rupa untuk menampung truck dengan lokasi berdekatan dengan area inti yaitu Pelabuhan Tanjung Priok.

Sedangkan Check Point atau titik pengecekan adalah merupakan titik pos koordinasi untuk pengecekan truck guna memastikan kelengkapan dokumen dan waktu pengiriman sudah sesuai dengan slot waktunya.

” Buffer Zone berfungsi menyangga wilayah utama sehingga dapat meningkatkan kinerja layanan pelabuhan, khususnya kelancaran arus barang di wilayah pelabuhan Tanjung Priok dan sekitarnya. Pendistribusian pergerakan truk di pelabuhan yang lebih merata. Optimalisasi penggunaan resources dan fasilitas pelabuhan dan jalan raya dan mengurangi potensi kemacetan di Pelabuhan sehingga dapat memberikan layanan yang efektif dan efisien,” tuturnya.

Sedangkan Check Point atau titik pengecekan katanya berfungsi sebagai tempat pengecekan kendaraan, guna peningkatan komunikasi dan koordinasi antara terminal, perusahaan truk dan pemilik barang.

Lebih lanjut, Capt Wisnu menyampaikan bahwa penerapan Terminal Booking System’ (TBS) sangat bermanfaat terhadap pengusaha truk dan asosiasi yakni mendapatkan kepercayaan pelanggan, operasi truk yang terjadwal dan dapat menekan biaya operasional. Sedangkan untuk Terminal Operator adalah efisiensi waktu kendaraan masuk terminal, peningkatan produktivitas layanan penanganan barang dan capain kinerja operasional.

” Sementara manfaat terhadap Pelindo dan BUP yakni efisiensi waktu kendaraan masuk terminal dan peningkatan produktivitas layanan penanganan barang. Sehingga  Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dapat mengendalikan terhadap resiko keselamatan dan gangguan keamanan yang ditimbulkan dari pengoperasian truk, pengaturan trafik di dalam pelabuhan, mempermudah monitoring aktivitas barang di pelabuhan dan dapat meningkatkan PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak). Sedangkan terhadap pengguna jasa adalah adanya kepercayaan dalam mendapatkan kendaraan pengangkut dan kenyamanan pengangkutan barang,”papar Capt Wisnu.

Saat ini, ungkap Capt Wisnu, buffer zone di pelabuhan Tanjung Priok telah dijalan di area jalan Industri 2 dan eks JICT-2. Sedangkan untuk area buffer zone yang diluar pelabuhan Tanjung Priok akan kami bahas bersama dengan Badan Pengelola Tranportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

“Opsi pengelola buffer zone dan check point di luar pelabuhan formulasinya bisa berupa pengusahaan bersama penyediaan lahan dan penyediaan fasilitas. Ada juga opsi integrasi dan koneksi Cikarang Dry Port (CDP) sebagai fungsi chek point tersebut,” pungkas Capt Wisnu.

General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok M Hadi Syafitri Noor mengatakan faktor potensi kemacetan karena pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia dan pertumbuhan sektor industri perkembangan cukup pesat.

“Namun saat ini kemacetan-kemacetan di pelabuhan Tanjung Priok sudah dapat diminimalisir dengan berbagai program yang telah kami lakukan bekerja sama dan didukung dengan seluruh stakeholder pelabuhan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Chaidir dalam paparannya terkait operasional kendaraan angkutan barang dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok mengatakan untuk menghindari kemacetan, Pemprov DKI sedang menyiapkan berbagai regulasi angkutan termasuk angkutan barang yang berhubungan dengan dokumen barang dan check point sesuai ketentuan yang ada.

Chaidir menyebutkan Pemda DKI Jakarta saat ini sedang merumuskan tentang rencana induk transportasi Kota DKI Jakarta yang berkonsep kedepan hingga tahun 2035.

Sementara, Kasubdit Angkutan Barang dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Solihin memaparkan peluang integrasi dan kolaborasi dengan pengembagan dry port dalam kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok.

“Oleh karena itu BPTJ juga mendorong untuk bisa mengkordinasikan fungsi layanan Pelindo dengan Cikarang Dry Port (CDP) untuk menjadi satu visi pelayanan karena dry port tersebut lebih dekat dengan kawasan industri dan pelabuhan Priok yang juga didukung akses tol,” ujarnya.

Ketua Umum DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan mengatakan sistem apapun yang disiapkan di Pelabuhan Tanjung Priok saat ini tidak serta merta bisa mengurai kemacetan yang menghantui akses dari dan ke pelabuhan.

“Jika Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta masih terus menerbitkan perizinan operasional usaha depo di luar pelabuhan,” tegasnya.

Gemilang Tarigan menambahkan pihaknya sangat setuju dengan adanya check point. Tentu usulkan kami agar izin depo diluar pelabuhan sekarang ini agar dibatasi oleh Pemprov DKI Jakarta.

Direktur Utama IPC TPK David P Sirait sebagai pembahas dalam kegiatan itu mengatakan salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan di pelabuhan Tanjung Priok, saat ini operator terminal peti kemas ekspor – impor di pelabuhan Tanjung Priok sudah siap melaksanakan dengan implementasi terminal booking system (TBS).

” Karena untuk mewujudkan buffer zone dan chek point mesti harus memiliki big data yang terintegrasi dulu,” kata David.

Direktur Eksekutif DPW ALFI DKI Jakarta Budi Wiyono pada kesempatan itu menyampaikan pentingnya sistem pemesanan kendaraan/truk logistik yang lebih efisien dalam layanan kepelabuhanan.

Menurut Budi, karena sistem itu bertujuan mengatur bongkar muat peti kemas secara optimal, meningkatkan pemanfaatan aset terminal, menghindari kemacetan, meningkatkan kapasitas throughput, mengurangi emisi dan meningkatkan keamanan.

Budi mengatakan, ALFI sudah menyampaikan terkait buffer zone dan check point sejak tahun 2007 itu kepada Pemerintah RI saat pembahasan National Single Window dengan Kementerian Keuangan Cq Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Turut hadir dalam kegiatan ini diantaranya Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Capt Wisnu Handoko, Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok yang diwakili Kabid P3 Zainuddin, Perhubungan Darat  Kasudit Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Solihin, Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Chaidir, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Laut Dedy Hermanto.

General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok M.Hadi Safitri Noor, Dirut IPC TPK David P Sirait, Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan, Direktur Eksekutif DPW ALFI DKI Jakarta Budi Wiyono, Pengurus DPP APBMI H.Erwan dan instansi terkait lainnya.(Red-MM).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s