KORPORASI

Pelindo IV : Bangun MNP Selalu Peduli Dengan Lingkungan dan Masyarakat Sekitar

Pembangunan Makassar New Port

Mimbar Maritim – Makassar

Manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) telah melakukan berbagai upaya agar semua keluhan masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makasssar, Sulawesi Selatan terkait penambangan pasir di wilayah itu terakomidir dengan baik.

Senior Manager (SM) Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo IV, Arwin menjelaskan bahwa pihaknya selama ini sudah melakukan berbagai upaya. Bahkan sudah melakukan the best upaya untuk mencoba mengatasi hal ini. Di antaranya untuk tidak pernah luput dari mitigasi terhadap lingkungan sekitarnya, dalam pembangunan MNP. 

“Kami selalu berusaha memperkuat ekosistem laut dengan menggunakan material alam. dimana sistem konstruksi menjadi habitat baru bagi ikan-ikan yang ada,” kata SM Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo IV Arwin melalui keterangan pers diterima Mimbar Maritim, hari ini Sabtu (25/7/2020).

Selain itu, ungkap dia, pihaknya telah membuat causeway yang berfungsi sebagai groin untuk mengurangi dampak sedimentasi Sungai Tallo. Bahkan membuat breakwater untuk mengurangi dampak abrasi dan keselamatan pelayaran maupun nelayan saat musim ekstrim akibat gelombang.

“Kami juga memasang silt curtain demi meminimalkan pencemaran, kekeruhan air laut saat konstruksi,” ucap Arwin.

Manajemen Pelindo IV senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah serta berinteraksi dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), peningkatan ekonomi rakyat dan lain sebagainya.

Terkait pemakaian material pasir laut, Arwin menyebutkan semua kegiatan itu juga dilaksanakan sudah sesuai prosedur. “Mulai dari kelayakan lingkungan, perizinan, CSR, hingga pengawasan dan lainnya. Kami selalu berupaya untuk mengikuti prinsip taat aturan,” tukasnya.

Lebih jauh, Arwin mengungkapkan terkait mengenai persoalan pemindahan lokasi penambangan pasir yang diminta oleh warga Sangkarrang dalam setiap aksi demonya, tidak bisa sembarangan karena lokasinya telah diatur dalam Perda Sulsel Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang RZWP-3K.

Disamping itu harus memiliki izin yang lengkap mulai dari AMDAL, izin tambang, izin kerja keruk. Bahkan sebelum dilakukan kegiatan terlebih dahulu dilakukan survei bersama untuk memastikan koordinat lokasinya benar-benar berada dalam zona RZWP-3K.
Menurut dia,  adapun jalurnya dari dan menuju lokasi penambangan adalah jalur resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu melaui rute internasional. 

“Untuk memindahkan lokasi atau rute pelayaran, pihak Pemerintah dalam hal ini Syahbandar juga tidak akan mengeluarkan izin rute baru jika tidak ada rekomendasi teknis dari Distrik Navigasi. Pihak Navigasi sangat hati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi tentunya menyangkut keamanan dan keselamatan pelayaran.

“Apalagi PT Boskalis Internasional Indonesia sebagai kontraktor yang melaksanakan pengangkutan pasir untuk kepentingan reklamasi proyek MNP terpantau secara Internasional dan kami pun melakukan pemantauan yang sangat ketat di mana perlintasannya selalu termonitor, melenceng satu inchi saja langsung ada peringatan,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Kota Makasssar, Sulawesi Selatan, Sampara Sarif menegaskan bahwa proyek strategis nasional, Makassar New Port (MNP) harus tetap berjalan karena manfaatnya bagi masyarakat sekitarnya dan pada umumnya warga Makassar – Sulawesi Selatan.

Meski begitu kata dia, masyarakat sekitar wilayah penambangan pasir di Kepulauan Sangkarrang harus segera diberi pemahaman terkait hal tersebut. Karena semua yang dilakukan pihak penambang yakni PT Banteng Laut Indonesia, sudah sesuai SOP dan memiliki izin yang lengkap. 

“Dan oknum yang selama ini selalu memprovokasi ke warga dengan mengatakan bahwa akan terjadi abrasi dan menyebabkan wilayah tempat tinggal mereka tenggelam untuk segera diberi tindakan tegas. Pihak-pihak terkait juga mesti melakukan sosialisasi lagi yang lebih masif, terutama terkait dampak penambangan yang dilakukan terhadap warga dan wilayah Kepulauan Sangkarrang itu sendiri,” tegas Sampara.   

Menurut dia, hal ini menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pemahaman yang benar ke masyarakat wilayah Kepulauan Sangkarrang. Pihaknya berharap dengan melakukan sosialisasi kembali, akan menghindarkan masyarakat dari informasi yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab, sehingga mudah terprovokasi.

Ia mengatakan pihaknya sekali lagi menegaskan, proyek MNP harus tetap berjalan karena merupakan salah satu proyek strategis nasional dan kemanfaatannya bagi masyarakat.

“Namun, riak-riak (demo) yang ada ini tetap harus kita perhatikan juga, perlu ada solusi yang cepat dan tepat dan tidak ada yang mau dikorbankan. Itu harapan kita sebagai masyarakat. Kemudian harapan kami, sekiranya dengan kondisi yang sekarang ini, harus tetap ada solusi untuk masyarakat. Selama ini, nelayan tetap harus dipertimbangkan apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang berat bagi berbagai pihak,”pungkas Sampara.(Ody-01). 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s