MULTI TRANSPORTASI

MENHUB MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR DAN BUPATI SE-PROVINSI MALUKU BAHAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI


Mimbar Maritim – Jakarta 

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertemu dengan Gubernur Maluku Murad Ismail dan sejumlah Bupati dan Walikota Se-Provinsi Maluku untuk membahas pembangunan infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas di Provinsi Maluku.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku pada Oktober lalu. Beberapa arahan Presiden yaitu terkait Pengembangan Bandar Udara Banda Neira, Pembangunan pengembangan Bandar Udara Mathilda Batlayeri Saumlaki, Bandar Udara Dobo – Kepulauan Aru dan terkait adanya laporan terjadinya persaingan tidak sehat pada program tol laut.

“Saya berinisiatif untuk mengundang Gubernur, Bupati dan Walikota di Provinsi Maluku untuk mendengar dan berdiskusi terkait apa-apa masalah yang dihadapi rekan-rekan di daerah. Alhamdulillah banyak pendapat-pendapat yang berkaitan dengan konektivitas khususnya moda transportasi udara dan laut,” ungkap Menhub Budi Karya Sumadi kepada awak media di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Budi Karya Sumadi mengatakan terkait pembangunan di sektor transportasi udara, Kemenhub akan membangun dan mengembangkan Bandara Banda Neira Kabupaten Maluku Tengah, Bandara Mathilda Batlayeri Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bandara Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru yang selama ini hanya bisa didarati oleh pesawat kecil yang biasa melayani rute perintis.

“Ada permintaan untuk memperpanjang runway bandara di Pulau Banda yang kita kenal dengan Banda Neira. Sekarang ini panjang runway baru 1000 – 1200 meter. Kita usahakan diperpanjang menjadi 1400 meter agar pesawat ATR-72 bisa mendarat disana,” kata Menhub.


Selain itu, kata Menhub ada usulan dari Pemda Maluku untuk melakukan pembangunan bandara di Kabupaten Seram Barat dan Kabupaten Seram Timur. Terkait usulan ini Menhub akan mengkajinya terlebih dahulu.

Menhub menjelaskan dari sektor transportasi laut akan merevitalisasi dan mengoptimalkan kapal-kapal yang sudah beroperasi  di Maluku, mengingat konektivitas melalui laut sangat dibutuhkan masyarakat di Maluku.

“Kita akan mengoptimasikan kapal-kapal yang ada disana. Saat ini ada 4 kapal, kita sudah bangun 1 kapal dan kita akan tambahkan 1 kapal, jadi akan ada 6 kapal baru yang dioperasikan. Kita akan berikan pengelolaannya ke BUMD,” kata Menhub.

Menhub juga menerima masukan terkait dengan pembangunan sejumlah dermaga. Terkait hal ini Menhub telah menugaskan Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk mensurvey kemungkinan dibangunnya dermaga.
Sementara, terkait dengan pelaksanaan program tol laut di Maluku.

Menhub mengungkapkan untuk menghilangkan adanya persaingan tidak sehat, ia mendorong pihak Pemda Maluku untuk dapat menempatkan 1 orang perwakilan misalnya di Surabaya, Jawa Timur.

“Selama ini rupanya ada masalah hubungan yang kurang baik, sehingga pada saat meminta kebutuhannya ke Surabaya, barangnya sudah habis. Dengan menempatkan perwakilan di sana (Surabaya) nantinya semua kabupaten di Maluku dapat mendaftarkan kebutuhanya dan kita akan berikan prioritas kepada permintaan tersebut untuk dibawa melalui Kapal Tol Laut,” pungkas Menhub.

Saat ini di Provinsi Maluku memiliki sejumlah infrastruktur transportasi seperti : 12 bandara dengan 8 rute perintis, dan 7 rute komersial. Pada angkutan penyeberangan saat ini terdapat total 31 pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Provinsi Maluku dengan 66 lintas penyeberangan (4 lintas komersial, 62 lintas perintis) yang dilayani 25 unit kapal (8 unit komersial, 17 unit perintis). Saat ini terdapat 3 trayek Tol Laut yang melayani di Provinsi Maluku dengan 9 pelabuhan singgah, yaitu Kisar, Moa, Larat, Tepa, Namrole, Namlea, Saumlaki, Dobo, dan Elat.

Pemerintah telah mengeluarkan Perpres Nomor 21 Tahun 2018 terkait strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal, yang salah satunya adalah Provinsi Maluku. Melalui berbagai pembangunan yang dilakukan Pemerintah, diharapkan dapat menurunkan kesenjangan intrawilayah Kepulauan Maluku serta mendorong Maluku sebagai lumbung ikan secara nasional. (Ody – Humas Perhubungan)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s