
Mimbarmaritim.com (Bandung)
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)/Pelindo melalui Pelindo Regional 2 Cabang Banten secara resmi menerima izin pengoperasian Pelabuhan Bojonegara di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada tanggal 7 Agustus 2025 lalu dilaksanakan di Bandung. Penerimaan izin pengoperasian Pelabuhan Bojonegara ini diharapkan mampu menghadirkan konektivitas logistik nasional yang mendorong meningkatnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Pengoperasian Pelabuhan Bojonegara ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. A387/AL.308/DJPL tentang Perizinan Berusaha Pengoperasian Pelabuhan Bojonegara yang diusahakan Oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) di Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
General Manager Pelindo Regional 2 Cabang Banten Benny Ariadi dalam sambutannya mengatakan bahwa izin tersebut bukan sekadar dokumen legalitas, akan tetapi bentuk salah satu kepercayaan negara. “Dan bagi kami, kepercayaan ini adalah amanah untuk terus membangun pelabuhan yang bermanfaat bagi rakyat, dan menjadi simpul penting dalam konektivitas logistik nasional,” ujar Benny.
Benny menyampaikan, PT Pelindo Regional 2 Banten mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder dan instansi terkait, yakni Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut Bapak Muhammad Masyhud, S.T., M.T., Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan Bapak Muhammad Anto Julianto, S.E., M.Si.,Kepala KSOP Kelas I Banten Bapak Capt Bharto Ari Raharjo, Dinas Navigasi, hingga Pengguna Jasa PT Pelindo Regional 2 Banten yang sudah berkomitmen untuk bekerja sama.
Plh Executive Director 2 Regional 2 Pelindo Budi Prasetio dalam sambutannya mengatakan Pelabuhan Bojonegara berfungsi sebagai fasilitas sandar/tambat bagi kapal maupun tongkang dengan ukuran maksimum 80.000 deadweight tonnage (DWT). Dengan ukuran seluas 100×40 meter persegi, Pelabuhan Bojonegara dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, di antaranya Dermaga Beton, Beachpoint, Container Office, Gate In, hingga Lapangan Penumpukan.
Selain berkontribusi terhadap peningkatan PNBP, Budi juga menjelaskan sejumlah dampak positif pengoperasian Pelabuhan Bojonegara yakni pengoperasian Pelabuhan Bojonegara dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, memberikan akses terhadap jasa kapal dan barang, serta dapat mengakselerasi pencapaian target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Pelindo Regional 2 Banten yang menambah deviden bagi pemegang saham.
Budi mengungkapkan bahwa penerimaan izin operasional Pelabuhan Bojonegara diproyeksikan secara tidak langsung dapat berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi secara positif. Dan yang tak kalah penting, bahwa Pelabuhan Bojonegara dapat menjadi simpul penting konektivitas logistik nasional.
“Pelabuhan Bojonegara kami siapkan untuk menjadi salah satu simpul penting bagi arus barang di kawasan industri Banten dan sekitarnya. Kami optimistis, dengan pengelolaan yang profesional, tata kelola yang baik, dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, Pelabuhan Bojonegara akan memberi dampak ekonomi yang positif tidak hanya bagi Pelindo, tetapi juga bagi masyarakat dan negara,” terang Budi
Budi menambahkan bahwa dengan semangat kolaborasi dengan sejumlah pihak, hal itu akan membuka lebih banyak peluang. “Pelindo pun optimistis bahwa dengan komitmen yang dilandasi dengan kerja yang matang, Pelabuhan Bojonegara akan menjadi penggerak kemajuan maritim Indonesia,” pungkas Budi.
Sementara Direktur Kepelabuhanan Kementerian Perhubungan, Muhammad Anto Julianto, SE., Msi pada kesempatan itu mengatakan dengan pemberian ijin operasional pelabuhan Bojonegoro ini diharapkan pihak – pihak terkait dapat berkolaborasi dengan PT Pelindo Regional 2 Cabang Banten.
“PT Pelindo (Persero) kami harapkan dapat terus berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhanan,” ujarnya.
Kepala KSOP Kelas I Banten, Capt Bharto Ari Raharjo, mengatakan bahwa pengoperasian Pelabuhan Bojonegara sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan pelabuhan di daerah Banten yang salah satunya adalah untuk mendukung kelancaran momen arus Nataru 2025 dan Angkutan Lebaran 2026 mendatang.(Red-MM).