Mimbarmaritim.com (Jakarta)

Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) Kelas I Tanjung Priok (Sea and Coast Guard) hadir dan mendukung acara yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan tema “Rapat Koordinasi Sinergitas Penegakan Hukum di Bidang Kemaritiman dan Penandatanganan Pakta Integritas” di Aula Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, hari ini Rabu (17/7/2024).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi instansi penegak hukum di bidang kemaritiman dan memastikan komitmen bersama dalam menjaga integritas di setiap langkah penegakan hukum. Untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan hukum serta meningkatkan pendapatan negara dari sektor Kemaritiman

Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok, Dr.Triono pada kesempatan itu turut hadir dan memberikan paparan yang komprehensif mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta mitigasi risiko terkait pelanggaran tindak pidana khususnya di bidang Kemaritiman.

Dalam paparannya, Dr. Triono menjelaskan berbagai langkah dan strategi yang diambil oleh PPLP Tanjung Priok dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan keamanan dan keselamatan serta perlindungan lingkungan maritim di wilayah perairan Indonesia.

“Kementerian Perhubungan Cq Ditjen Perhubungan Laut Direktorat KPLP sebagai administrator International Maritime Organization (IMO) yang memiliki kewenangan sebagai Flag State (Pengawas kapal berbendera negara Indonesia), Port State (Pengawas kapal berbendera asing), Coastal State (Pengawas kapal di pelabuhan, Pantai, perairan),” jelas Triono.

Lebih lanjut, Triono menambahkan penandatanganan Pakta Integritas (PI) dalam acara seperti ini juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat agar memiliki komitmen yang sama. Dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme saat menjalankan tugas masing-masing dalam penegakan hukum.

Triono mengatakan dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat terwujud sinergi yang lebih baik dan komitmen yang kuat dari semua pihak dalam penegakan hukum di bidang Kemaritiman. Sehingga tercipta keamanan dan ketertiban yang lebih baik di perairan Indonesia dan pada akhirnya akan menertibkan pendapatan negara dari sektor Kemaritiman.

“Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I Tanjung Priok berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, dalam rangka menegakkan hukum di bidang Kemaritiman. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dan risiko yang ada,” tutup Triono.

Acara ini dihadiri oberbagai instansi terkait, diantaranya perwakilan dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Polri, Bea Cukai, TNI AL, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama (KSOP) Tanjung Priok dan instansi pemerintah terkait lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum khususnya di bidang Kemaritiman. (Red-MM).