Sosialisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek Di Pelabuhan Tanjung Priok

Mimbarmaritim.com – Jakarta

Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok bersama Kantor Kesyahbandaran Utama PelabuhanTanjung Priok bersama Kantor Cabang  BPJS Jamsostek Kelapa Gading Jakarta Utara menggelar Sosialisasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek di Pelabuhan Tanjung Priok dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Jakarta, Rabu (1/9/2021).

Kegiatan sosialisasi Inpres No.2 Tahun 2021 ini diinisiasi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kelapa Gading Jakarta Efran Kurniawan melalui Surat Nomor : B/25163/082021 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Dukungan Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok dan  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 

Sosialisasi ini melibatkan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT. Pelindo II (Persero) Cabang Tanjung Priok, Jakarta International Container Terminal, PT. New Priok Container Terminal One (NPCT1), PT. TPK Koja, PT. Indonesia Kendaraan Terminal, PT. Mustika Alam Lestari, PT. Pelabuhan Tanjung Priok, PT. IPC Terminal Petikemas, PT. Graha Segara, PT. Multi Terminal Indonesia, DPC INSA JAaya, DPW APBMI Jakarta, DPW ALFI/ILFA Jakarta, DPP APTRINDO, DPD Organda DKI Jakarta, Asosiasi Klub Logindo, ISSA Jakarta, Koperasi KS TKBM Pelabuhan Tanjung Priok, Koperasi TKBM Kalibaru.

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Dr.Capt Wisnu Handoko MSc dalam sambutannya mengatakan  kegiatan ini merupakan langkah pemerintah dalam mengatur perlindungan terhadap pekerja dengan pemenuhan instrumen. Dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk menciptakan tempat kerja yang aman, selamat, dan nyaman bagi pekerja.

Dikatakannya, bahwa para pekerja di pelabuhan memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi dalam pengoperasian seluruh fasilitas dan alat bongkar muat di pelabuhan. Karena para pekerja merupakan asset yang harus dilindungi.

Capt Wisnu menjelaskan pelabuhan Tanjung Priok saat ini merupakan pelabuhan utama terbesar di Indonesia. Pelabuhan ini melayani kurang lebih 60 – 70 % jalur lalu lintas keluar masuk perdagangan di Indonesia yang dilengkapi dengan fasilitas pokok dan penunjang yang memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi dalam pengoperasiannya.

“Oleh karenanya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) penting untuk menjadi perhatian bagi kita semua, khususnya para pemangku kepentingan di Pelabuhan Tanjung Priok baik swasta maupun pemerintah,” ungkap Capt Wisnu. 

Ia menyebutkan pekerja adalah asset yang harus diperhatikan dan dilindungi keberadaannya, dimanusiakan dalam pekerjaannya, diperhatikan dalam peningkatan keterampilan sumber daya manusianya, diperhatikan hak dan kewajibannya.

Lebih lanjut, Capt Wisnu mengungkapkan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok akan melakukan langkah – langkah dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan ini di Pelabuhan Tanjung Priok. Karena program ini sebagai sumber pendapatan dimasa pensiun pekerja.

Capt Wisnu menekankan keikutsertaan Jamsostek ini menjadi salah satu kewajiban pemenuhan persyaratan dalam penerbitan registrasi Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha (PMKU), pertukaran data system monitoring (SIMON TKBM) dengan BPJS bagi peserta yang belum dan sudah memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, katanya pihaknya nanti akan memberika surat peringatan bagi seluruh unit usaha di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan untuk karyawan dan para pekerja.

Capt Wisnu juga menambahkan bahwa selain keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dibutuhkan pula Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Jaminan Kesehatan, Jaminan Hari Tua. Untuk melindungi pekerja dari risiko pekerjaannya, dari usia produktifnya dalam bekerja. Contohnya saat para pekerja memasuki masa pensiun, dan usia tidak produktif lagi, harus memiliki jaminan sosial hari tua sebagai sumber pendapatan di masa usia pensiun.

“Melalui acara  sosialisasi Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pelabuhan Tanjung Priok ini, saya mendorong semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mensukseskan program pemerintah ini melalui BPJS,” pungkas Capt.Wisnu.

Sementara, Kepala Kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok Andi Hartono menyampaikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan tersibuk di Indonesia, para pekerja pelabuhan harus mendapatkan perhatian atau perlindungan dari Jamsostek. 

“Karena pekerja pelabuhan dari sisi darat adalah yang membantu lancarnya roda  ekonomi dari segi logistik yang menentukan angkutan laut dapat eksis berproduksi,” kata Andi.

Andi Hartono menjelaskan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok melalui Seksi Kepelautan yang bertugas mengurusi perjanjian kerja laut ( PKL). Pekerja Laut telah diatur regulasi nya pada Peraturan Pemerintah ( PP) Republik Indonesia Nomor.7 tahun 2000 tentang Kepelautan pada Pasal 1 yakni Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, persertifikasian, keuangan serta hak dan kewajiban pelaut, hal ini telah diatur dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) atau Seafarer Employment Agreement (SEA).

“Untuk pekerja Laut pelayanan Kantor Syahbandar Utama Tanjung Priok dibagian seksi Kepelautan. Para pekerja Laut sebelum mendapatkan pekerjaan ada beberapa persyaratan yakni melakukan pemilikan pemenuhan pengawakan kapal, penyiapan bahan penerbitan, bahan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal,” tuturnya.

Andi menambahkan perjanjian kerja laut telah diatur dalam Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran. PP Nomor.7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan pada Pasal 1 dan Pasal 18, KUDH Bab 4 tentang Perjanjian Kerja Laut tertuang dalam pasal 395 sampai dengan 426 dan Peraturan Menteri Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

Kepala Cabang BPJS Jamsostek Kelapa Gading Jakarta Utara Erfan Kurniawan mengatakan sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada para pelaku usaha dan pekerja di pelabuhan Tanjung Priok tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana yang di amanah kan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS.

“Pemberi Kerja/Badan usaha wajib memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerjanya agar terhindar dari resiko sosial yang terjadi pada saat mereka melakukan aktivitas pekerjaannya,” ujar Erfan.

Erfan juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh pihak Kantor Kesyahbandaran Utama Pelabuhan Tanjung Priok dan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Dengan harapan kedepan seluruh pekerja di pelabuhan bisa bekerja dengan tenang, aman dan produktif karena telah terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Apa yang dilakukan hari ini adalah sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian perlindungan bagi para pekerja Indonesia khususnya para Pekerja yang beraktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok,” pungkas Erfan

Acara sosialisasi tersebut diakhiri dengan penandatanganan Deklarasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pelabuhan Tanjung Priok. Deklarasi ini ditandatangani oleh Instansi Pemerintah, stakeholders, dan pihak-pihak terkait yang hadir.( MM-01).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s