MARITIM

BKKP Ditjen Hubla Raih Sertifikat Anti Penyuapan 37001 : 2016

Mimbarmaritim.com – Jakarta

Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berhasil memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu Anti Penyuapan ISO 37001 : 2016. Penyerahan diberikan langsung oleh Direktur MUTU Internasional Irham Budiman selaku pelaksana sertifikasi dan diterima oleh Kepala Kantor BKKP dr. Hesti Ekawati.

dr.Hesti menjelaskan sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan standar yang memiliki persyaratan dan menyediakan panduan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, meninjau dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuapan. Sistem tersebut dapat berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dengan keseluruhan sistem manajemen.

“Dengan ini kami semakin berkomitmen penuh kepemimpinan untuk menetapkan budaya kejujuran, transparansi, keterbukaan dan kepatuhan,” kata dr.Hesti Ekawati melalui keterangan tertulisnya diterima Mimbar Maritim di Jakarta hari ini, Rabu (24/2/2021).

Ia menjelaskan penyerahan sertifikat ISO 37001 : 2016 tersebut bersamaan dengan Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Penandatanganan Pakta Integritas yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen seluruh pegawai BKKP. Untuk dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa menerima imbalan.

“Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme,”tuturnya.

dr.Hesti mengatakan tujuan dari penandatanganan Pakta Integritas adalah untuk mempertahankan wilayah bebas dari korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani.

“Untuk itu diperlukan pembangunan zona integritas dengan komitmen bersama pimpinan dan pegawai BKKP dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang profesional dan berintegritas,” ujarnya.

Dia menambahkan dengan diraihnya sertifikat ISO, dharapkan hal ini dapat menjadi sistem manajemen mutu anti penyuapan yang akan menjadi instrumen bagi BKKP, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan terukur. “Sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang terbaik dan bebas korupsi,” pungkasnya.(MM-01).

Kategori:MARITIM, PELABUHAN, PELAYARAN

Tagged as:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s