MARITIM

Direktur NAMARIN : Menhub BKS Layak Diganti Melihat Kondisi Kesehatannya

Direktur Namarin Siswamto Rusdi

Mimbar Maritim – Jakarta

Isu reshuffle kabinet merebak setelah video dari Sekretariat Presiden tayang di You Tube pada Minggu (28/6/2020) lalu. Dalam video tersebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tampak geram dengan kinerja anak buah buahnya beberapa waktu terakhir dalam menangani pandemi Covid-19.

Bahkan dalam kemarahan Presiden tersebut, tampak adanya ancaman akan melakukan reshuffle kabinet kepada menteri yang hanya melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja di tengah pandemi.

“Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita,” ujar Presiden dengan geram sewaktu sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020) lalu.

“Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah,” tegasnya.

Akhirnya pendapat publik langsung menyorot kinerja menteri mana saja yang termasuk dalam sindiran Presiden Jokowi tersebut. Beberapa langkah dan kinerja menteri sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 silam pun menjadi pantauan media massa.

Pengamat Maritim Siswanto Rusdi, saat menanggapi isu reshuffle itu langsung menyorot kepada kinerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurutnya dari sisi Maritim sesuai bidang dia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, (BKS ) biasa disapa, gagal membangun visi Presiden Jokowi pada 2014 untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

“Saya menilai jika ada reshuffle kabinet, maka Menteri pertama yang harus di-reshuffle adalah Budi Karya Sumadi, karena gagal menjalankan dengan serius gagasan Poros Maritim Dunia,”ujar Siswanto, Direktur Namarin melalui keterangan pers diterima Mimbar Maritim di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Siswanto  Rusdi yang merupakan Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin) itu mengungkapkan saat ini kondisi Sektor Perhubungan Laut kita masih karut marut. Banyak hal yang belum dibenahi di sektor ini selama kepemimpinan BKS.

“Banyak gaji pelaut yang masih di bawah standar, sertifikasi pelaut palsu masih beredar, terus di pelabuhannya, skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) juga banyak yang belum berjalan, proyek Tol Laut juga terus jadi sorotan Presiden, ini bagaimana mau jalankan Poros Maritim Dunia?” ungkap Siswanto.

Selain itu, dalam sisi kemanusiaan, Siswanto menilai kondisi BKS yang bisa dibilang belum fit pasca terjangkit Covid-19, sangat memungkinkan mantan Dirut PT Angkasa Pura II ini, untuk beristirahat. Ia tidak tega ketika melihat BKS mendapat tugas berat dari Presiden. Untuk merampungkan visi Maritimnya, sementara daya tubuh Menhub mengalami penurunan.

“Daya tahan tubuh beliau (Budi Karya Sumadi) menurun, sehingga kinerjanya menurut saya kurang bisa maksimal. Jadi performa beliau dalam menjalankan tugas-tugas berat dari Presiden juga kurang optimal,”pungkas Siswanto.(Ody-01).

Kategori:MARITIM, MULTI TRANSPORTASI

Tagged as:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s