COAST GUARD

DITJEN HUBLA BERIKAN DIKLAT GRATIS BST DAN SKK KEPADA RATUSAN NELAYAN BANDAR LAMPUNG

Kepala KSOP Kelas II Panjang Andi Hartono Saat Sambutan Pembukaan DPM

Mimbar Maritim – Bandar Lampung

Salah satu bentuk kehadiran Negara atau Pemerintah di tengah Masyarakat, dimana Pemerintah telah mencanangkan Program Prioritas Nasional antara lain Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan.

Kementerian Perhubungan melaksanakan kegiatan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) tentang keselamatan transportasi bagi masyarakat kurang mampu yang bertujuan agar masyarakat dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan.

Untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dalam meningkatkan taraf hidup setelah bekerja nantinya, dalam hal ini membudayakan dan meningkatkan keselamatan transportasi. Sehingga dapat meminimalisir kecelakaan dalam bertransportasi.

Bertempat di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Propinsi Lampung, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang bekerjasama dengan Potiteknik Pelayaran Banten menyelenggarakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat kepada awak kapal penangkap ikan tradisional (nelayan) dan awak kapal wisata tradisional berupa Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM).

Pada kesempatan itu, sekaligus penerbitan Surat Keterangan Kecakapan berlayar sejauh 30 Mil (SKK 30 Mil) yang kegiatannya mulai berlangsung pada tanggal 17 Februari 2020 yang dibuka langsung oleh Kepala KSOP Kelas I Panjang Andi Hartono.

Andi Hartono saat pembukaan acara pembukaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) tentang keselamatan transportasi di Bandar Lampung, Senin (17/2/2020) dalam sambutannya menyampaikan kepada para peserta pelatihan agar dapat memanfaatkan Diklat tersebut untuk menambah ilmu dan pengetahuan sebagai bekal untuk melaut.

“Pahami apa yang diberikan instruktur dan pelatih selama pelatihan berlangsung, semoga ilmu yang diperoleh dalam pelatihan ini bermanfaat dan memberikan nilai tambah serta meningkatkan kualitas dan taraf hidup serta kesejahteraan,” tegas Andi Hantono.

Andi Hartono juga berpesan kepada Jajaran Pemerintah Daerah setempat agar dapat membantu melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi serta memberikan masukan terhadap lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini.

” Kami berharap kepada jajaran pimpinan Instansi Maritim se-Provinsi Lampung untuk turut memperhatikan masyarakat kurang mampu melalui kegiatan yang memberi nilai tambah bagi kelangsungan kesejahteraan masyarakat. Seperti membuat program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa pembagian life jacket atau jaket pelampung keselamatan kepada para awak kapal tradisional, ” tuturnya.

Sebagaimana yang telah diungkapkan kata Andi Hartono dalam kesempatan terdahulu bahwa target jumlah peserta pelatihan di tahun 2020 ini sebanyak 1.000 peserta, dan untuk tahap awal di bulan Februari ini sebanyak 588 peserta yang terbagi dalam 2 gelombang yakni Gelombang Pertama tgl 17-21 Februari 2020 dan Gelombang Kedua pada 24-28 Februari 2020.

“Hari ini pada Gelombang Pertama kami mendiklatkan sebanhyak 312 perserta pelatihan, dan sisanya minggu depan pada Gelombang 2, sehingga diharapkan target jumlah peserta dapat terselesaikan dalam semester I ini. Namun kami tetap membuka pendaftaran kepada masyarakat, jika memang diperlukan dan jumlah peminatnya banyak, tak tertutup kemungkinan kami akan menambah kuota jumlah peserta pelatihan,” Andi Hartono.

Menurut dia, yang paling utama nelayan harus mampu menyelamatkan diri sebelum orang lain. Untuk itu selama tiga hari ke depan kita bekali nelayan dengan pelatihan basic safety.

Selain itu, Andi Hartoni juga berharap agar para nelayan bisa jadi bagian dari mitra kita insan maritim untuk terlibat menjaga wilayah laut Indonesia khususnya Provinsi Lampung. “Keselamatan nelayan, tambahnya, perlu ditingkatkan karena menyangkut kelangsungan hidup dan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan nelayan,” terang Andi Hartono.

Lebih lanjut Andi Hartono menambahkan, setelah Pelatihan gelombang 2 selesai, pihaknya juga akan membuka Gerai Pengukuran Kapal bagi kapal-kapal wisata tradisional dan kapal tangkap tradisional.

Dengan menerjunkan ahli ukur dari Kantor KSOP Kelas I Panjang dan Ahli Ukur Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Laut serta beberapa ahli ukur dari UPT Kemenhub di Propinsi Lampung. “Tentunya semua dilaksanakan secara GRATIS tanpa dipungut biaya apapun,”pungkas Andi Hartono.

Menanggapi hal tersebut, pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bandar Lampung Bambang Sumbogo selaku perwakilan dari Pemerintah Daerah Bandar Lampung mengapresiasi dan berterimakasih serta sangat mendukung dengan adanya kegiatan DPM tersebut.

” Sehingga masyarakat Lampung lebih berdaya saing, terutama dengan meningkatnya potensi wisata di Propinsi Lampung. Yang otomatis membutuhkan tenaga yang profesional guna mendukung program Nelayan Lampung Berjaya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Politeknik Pelayaran Banten, Joni Turiska dalam laporannya selaku pemangku kegiatan pelatihan menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar masyarakat khususnya masyarakat Lampung dan sekitarnya, terutama yang bekerja di kapal-kapal nelayan dan kapal-kapal wisata lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

“Untuk pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini peserta tidak dipungut biaya atau GRATIS dan semua biaya ditanggung oleh DIPA Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Banten Tahun Anggaran 2020,” terang Joni Turiska.(Ody-01).