MARITIM

KEMENHUB DAN KKP BERSINERGI DALAM PERCEPATAN LAYANAN IZIN USAHA PERIKANAN

Saat Peluncuran Sistem Layanan SILAT Di Kantor KKP

Mimbar Umum – Jakarta

Akhir tahun 2019 ini, Pemerintah melalui Kemenhub dan KKP melakukan terobosan dalam hal penyederhanaan dan peningkatan pelayanan perizinan usaha perikanan melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat atau disingkat “SILAT”. Dengan adanya reformasi peningkatan pelayanan publik, saat ini pelayanan perizinan usaha perikanan dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam secara online.

Sistem izin pelayanan cepat ini merupakan wujud kerjasama yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama-sama Kementerian terkait, termasuk Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Menteri KKP Edhy Prabowo dalam sambutannya saat peluncuran layanan sistem SILAT tersebut menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atas sinergi, kerja sama dan dukungannya selama ini yang selalu membuka diri kepada KKP. Untuk berkomunikasi dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Upaya peningkatan pelayanan perizinan ini sekaligus menjawab instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk melakukan penyederhanaan perizinan. Hal tersebut tentu memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk para pelaku usaha yang harus melengkapi dokumen dengan lengkap dan benar sehingga proses perizinan bisa berjalan dengan efisien dan efektif.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut R. Agus H. Purnomo pada kesempatan yang sama menyatakan sangat mendukung penuh proses percepatan perizinan di sektor kelautan dan perikanan.

“Kalau izin bisa dipercepat, tidak ada alasan bagi kita untuk menghambat. Oleh karenanya, peran Teknologi Informasi (IT) tidak dapat ditawar-tawar lagi,” ujar Dirjen Agus kepada awak media usai menghadiri acara Peluncuran Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan 1 Jam Secara Online di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin (30/12/2019).

Dirjen Agus mengatakan sistem IT akan mampu meningkatkan pelayanan perizinan khususnya aspek kecepatan, kepastian waktu, efisiensi biaya dan kemudahan pelayanan. Pemerintah juga akan memastikan para pelaku usaha dan nelayan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara merata dan optimal.

“Kami akan selalu memberikan dukungan penuh untuk berkoordinasi bersama-sama KKP dan instansi lain dalam melakukan pengawasan dan memperbaiki sistem-sistem yang ada sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi negara, masyarakat dan para pelaku usaha khususnya yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan,” pungkas Dirjen Agus. (Ody-01)