Mimbarmaritim.com (Jakarta)

Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) saat ini dinakhodai Ketua Umum DPP Juswasdi Kristianto menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2023 dengan mengusung tema ” Memperkuat Kerjasama dan Kemitraan Antara PBM Dengan BUP Sesuai Prinsip Kesetaraan dan Keadilan Dalam Berusaha,” bertempat di Hotel Holiday Inn Gajah Mada, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Kegiatan APBMI tersebut di hadiri Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Budi Karya Sumadi dan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APBMI Tahun 2023.

Menhub Budi Karya Sumadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), jika dilihat kegiatan dan kinerjanya selama ini sangat mendukung kelancaran distribusi logistik secara nasional.

“Saya melihat, apa yang dilakukan sudah cukup baik di Jakarta, khususnya sudah memberikan suatu kolaborasi yang baik dan bisa menjadi contoh bagi daerah -daerah yang lain,” ungkap Menhub Budi.

Oleh karenanya, kata Menhub, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan para Direktur maupun teman-teman penyelenggara pelabuhan (Pelindo) dan Direksi, agar mengamati apa yang sudah dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok – Jakarta, sehingga dapat diberlakukan juga di daerah,” jelas Menhub.

“Saya mengucapkan terimakasih atas penyelenggaraan Rakernas APBMI Tahun 2023, semoga APBMI kedepannya bisa memberikan solusi supaya cost logistik secara nasional agar lebih efisien. Sehingga Indonesia menjadi negara yang kompetitif di dunia. Karena kompetisi kita bukan negara sendiri, akan tetapi kita berkompetisi dengan negara lain,” pungkas Menhub.

Ketua Umum DPP APBMI Juswandi Kristanto pada kesempatan itu menyoroti terhadap keadaan perusahaan bongkar muat (PBM) yang berada di daerah luar Jakarta.

Menurut Juswandi, mengatakan PBM daerah itu, seharusnya harus bercermin dari Pelabuhan Tanjung Priok, yang dapat menerapkan B to B (business to business) dengan Pelindo, namun kalau diperhatikan di pelabuhan Jakarta kondisi masih sangat miris.

Dikatakannya, dirinya pernah bertanya kepada teman-teman PBM di daerah sebaiknya agar mencontoh seperti yang dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok tetap kondusif. 

“Namum PBM daerah menjawab bagaimana kami bisa mencontoh Pelabuhan Tanjung Priok sedangkan kami harus membayar upah tenaga kerja bongkar muat (TKBM) sebesar 70 persen dari OPP dan OPT (Ongkos Pelabuhan Muat dan Ongkos Pelabuhan Tujuan,” katanya.

Juswandi menjelaskan jika 70 persen hanya untuk TKBM, maka 30 persennya untuk biaya alat, dan sebagainya. Sangat besar upah TKBM di pelabuhan – pelabuhan di daerah luar Jakarta. Berbeda dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang berkisar 25 persen biaya untuk TKBM, maka selebihnya bisa B to B dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

“ Hal ini adalah aspirasi dan curhatan para anggota saya Bapak. Saya bersyukur Bapak Menhub bisa hadir dalam Rakernas Tahun 2023 ini dan semoga dapat mendengar dan menerimanya,” harapnya.

Juswandi juga pada kesempatan itu menyampaikan bahwa APBMI adalah garda terdepan yang melakukan kegiatan kelancaran arus bongkar muat di pelabuhan dengan mengutamakan safety first.

Menurut dia, bahwa PBM selalu memposisikan diri sebagai petani dan BUP posisinya sebagai pemilik sawah. Sebagai petani penggarap tentu PBM harus tahu diri bahwa berkewajiban membayar pajak kepada pemilik sawah dengan skema B to B.

Atas dasar itu, Juswandi menambahkan APBMI pernah melakukan MoU dengan PT Pelindo (Persero) sebagai BUP saat Rakernas APBMI Tahun 2022 di Kota Parapat – Kabupaten Simalungun – Sumatera Utara. Namun ada beberapa poin masih tarik ulur, sehingga menjadi kendala membuat perjanjian yang mengikat secara hukum.

Turut Hadir dalam Rakernas APBMI Tahun 2023 diantaranya Gubernur DKI Jakarta diwakili Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Dirjen Hubla diwakili oleh Direktur Lalu Lintas Laut dan Angkutan Laut Capt.Hendri Ginting, Dirut PT Pelindo (Persero) diwakili Direktur Pengelola Putut Sri Muljanto, Asosiasi, dan seluruh Pengurus DPW APBMI seluruh Indonesia. (MM-01).