Mimbarmaritim.com (Jakarta) 

Kementerian Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Kenavigasian melalui Kantor Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok menyelenggarakan kegiatan Rempug Bahari Tahun 2023 secara hybrid (daring dan luring) bertempat di Lapangan Upacara Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Kamis (24/8/2023). 

Kegiatan Rempug Bahari tahun 2023 Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok kali ini mengangkat tema “Wujudkan Ekosistem Penyelenggaraan Ekosistem Penyelenggaraan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, Yang Bebas dari Praktik Gratifikasi dan Pungutan Liar menuju Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional, Modern, Akuntabel dan Bersih Melayani.” 

Kepala Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok Raymond Ivan Sianturi dalam laporannya menyampaikan kegiatan Rempug Bahari 2023 merupakan forum komunikasi publik yang diselenggarakan secara rutin, untuk memfasilitasi dialog dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada Kantor Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok.

” Untuk tahun 2023 ini, kegiatan Rempug Bahari menitikberatkan fokus pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok yang pada tanggal 28 Pebruari 2023 yang lalu telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Nomor 73 tahun 2023,” kata Raymond.

Raymond mengungkapkan bahwa setelah pihaknya menerima secara formalisasi SK dari Kementerian Keuangan baru satu hari kemarin dan bersambung pada hari ini langsung melakukan sosialisasi sekaligus membangun komitmen bersama untuk integritas pelayanan kedepan. Kegiatan Rempug Bahari selalu dilaksanakan di pekarangan Kantor Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok ini, kurang lebih dimaksudkan untuk efisiensi. Kiranya tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh pimpinan dan para narasumber, namun tidak mengurangi arti pentingnya kegiatan Rempug Bahari ini. 

Raymond menjelaskan bahwa dalam proses pola pengelolaan keuangan BLU, Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok wajib meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan publik dalam wilayah kerja yang meliputi wilayah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung. Disamping layanan utama sebagai BLU Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok akan menyelenggarakan sejumlah layanan penunjang yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan maupun pemanfaatan aset yang dimiliki, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menyelenggarakan pelayanan bernilai tambah sesuai permintaan yang berkembang dilingkungan pengguna jasa dan stakeholder maritim.

Ia menyebutkan peningkatan pelayanan publik dimaksud didukung dengan penguatan tata kelola dan akuntabilitas yang diwujudkan melalui sejumlah aspek antara lain sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001 : 2015, sistem manajemen anti penyuapan sesuai dengan ISO 37100:2016. Peningkatan Zona Integritas (ZI) dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dicapai pada tahun 2022 yang lalu menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2024 mendatang.

“Kemudian pencanangan core value pelayanan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok yaitu PROMOAKSI yang merupakan singkatan dari Profesional, Moderen, Akuntabel Bersih dan Melayani. Hal ini melengkapi value speed yang merupakan value BLU sinergi, profesional, efisien, efektif, digital dan juga melengkapi kepada motto pelayanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu Bekerja Dengan Hati,” tuturnya.

Disamping itu, lanjut Raymond, penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelayanan juga didukung penerapan teknologi digital, untuk mempermudah serta menunjang akuntabilitas pembayaran maupun pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Yang terintegrasi dengan sistem layanan lalu lintas pelayaran pada stasiun VTS, sistem Inaportnet, sistem single billing pada NSW (Nasional Single Window) dan Bank. Proses integrasi ditargetkan selesai pada triwulan ketiga dan triwulan ke empat tahun 2023. Sehingga semua proses penagihan, pembayaran rekonsiliasi dapat didukung dengan teknologi digital kedepannya.

“Sedangkan untuk fokus pada peningkatan pelayanan publik maka sesuai dengan persyaratan substantif pada BLU dan selaras dengan amanat Peraturan Menteri Perhubungan No.19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi, tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan proses perizinan serta penegakan hukum diwilayah kerja Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok dilaksanakan Distrik Navigasi Tipe A Tanjung Emas, Distrik Tipe A Palembang, Distrik Navigasi Tanjung Intan Cilacap, Distrik Navigasi Teluk Bayur,” terangnya.

Ditambahkannya, untuk laporan dan teknis atas  penyelenggaraan sistem SBMP oleh badan usaha dan instansi pemerintah lainnya tetap diteruskan ke Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok, untuk kepentingan evaluasi dan monitoring aspek keselamatan pelayarannya. 

“Melalui kegiatan Rempug Bahari Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terwujud penguatan integritas dalam penyelenggaraan kenavigasian melalui pembangunan ekosistem penyelenggaraan tugas, fungsi dan pelayanan yang berintegritas dan bebas dari praktik KKN, gratifikasi maupun pungutan liar,” tutup Raymond.

Direktur Kenavigasian Capt Budi Mantoro, M.Si, M.Mar, dalam sambutannya sekaligus membuka acara Rempug Bahari 2023 menyampaikan Sub Sektor Perhubungan Laut terus bergegas melakukan perbaikan dan peningkatan segala aspek dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas Tahun 2045. Diproyeksikan PDB maritim sebesar 12,5 persen atau meningkatkan 100 persen dari kontribusi tahun 2015.

Pembangunan National Logistik Ekosistem (NLE) merupakan salah satu elemen yang memiliki kontribusi penting yang diwujudkan melalui peningkatan efisiensi logistik nasional dengan memastikan kelancaran arus barang ekspor – impor maupun pergerakan arus barang domestik baik antar daerah dalam satu pulau maupun antar pulau.

“Terdapat tiga komponen utama dalam sistem transportasi laut yaitu Pertama simpul yang diperankan keberadaan pelabuhan sebagai titik pertemuan berbagai kepentingan dalam ekosistem logistik nasional. Kedua, adalah sarana yang diperankan oleh kapal sebagai sarana utama pelayanan angkutan laut. Ketiga, jaringan yang diwakili oleh alur pelayaran dan zonasi perairan sebagai infrastruktur utama yang membentuk jalan tol, jalan raya, jalan arteri, lapangan parkir dan zona lainya untuk menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas pelayaran,”sebut Capt Budi.

Capt Budi menjelaskan kegiatan kapal maupun aktivitas industri dan ekonomi lainya diperankan sebagai pertambangan, jalur kabel, pipa laut, perlindungan lingkungan dan lainnya.  Penataan alur pelayaran meliputi alur masuk pelabuhan dan alur perlintasan yang ditata sedemikian rupa dengan mengacu kepada sejumlah standard dan konvensi internasional yang lanjut dilengkapi dengan sarana bantu navigasi pelayaran, layanan telekomunikasi pelayaran, layanan lalu lintas pelayaran, sebagai mana penyelenggaraan kenavigasian yang dilaksanakan oleh 25 Distrik Navigasi di seluruh Indonesia.

“Penyelenggaraan navigasi menghubungkan pelabuhan di seluruh Indonesia dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan wilayah pada 38 Provinsi, 515 Kabupaten/Kota. Hal ini didukung oleh menyediakan publikasi notice dan sebagai mana yang disediakan Pusat Hidro Osiografi TNI AL dan Pusat Informasi BMKG,” ujar Capt Budi.

Lebih lanjut, Capt Budi mengatakan tanggung jawab penyelenggaraan navigasi yang dilaksanakan oleh Distrik Navigasi meliputi seluruh perairan di seluruh NKRI. Navigasi mempunyai tugas dan fungsi safety, security, protection polution diseluruh perairan baik itu DLKP dan DLKR seluruh perairan Indonesia. Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi, industri dan masyarakat di darat maupun di pesisir. Maka peran penyelenggaraan navigasi seluruh perairan Indonesia harus mampu menjawab berbagai kebutuhan pelayanan yang berkembang demi terwujudnya konektivitas laut yang efisien dan efektif untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah, infrastruktur yang merata dan terintegrasi merupakan komponen dari ke empat pilar pembangunan Indonesia tahun 2045.

“Peran dari Kenavigasian tidak boleh staknan, tidak cukup lagi sekedar yang dulu, harus menyelesaikan tujuan dasar pembangunan nasional harus berkembang maju dan inovatif. Dengan demikian dapat memberikan sumbang sih yang optimal bagi perwujudan pembangunan ekonomi maritim. Karena kekuatan maritim yang kokoh dan kuat akan dapat menuju poros maritim dunia,” tuturnya. 

Ditambahkannya, dalam wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe B terdapat sejumlah pelabuhan utama dan penting serta sejumlah perairan maupun alur barang penting antara lain alur laut kepulauan Indonesia AlKI satu, Selat Sunda dan Selat Gaspar. Transformasi Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok sebagai Distrik Navigasi Tipe B yang menerapkan pola pengelolaan BLU merupakan wujud inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dengan transformasi tersebut Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok akan mendapatkan atau mewujudkan tugas dan fungsi dengan kriteria tertinggi serta berorientansi pada pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan stakeholder dan pengguna jasa diperairan dan pesisir.

“Dalam wilayah kerja Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok yaitu 23 pelabuhan telah menerapkan sistem Inaportnet, dan 3 pelabuhan Jakarta, Banten dan Panjang telah menerapkan single billing pada SSM pengangkut,”katanya

“Melalui Rempug Bahari 2023 Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok hari ini, diharapkan akan terwujudnya ekosistem penyelenggaraan Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok yang bebas dari praktik gratifikasi dan pungutan liar menuju peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, moderen, akuntabel dan bersih melayani,” pungkas Capt Budi..

Kegiatan Rempug Bahari 2023 Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok pada kesempatan itu melaksanakan pengenalan dan sosialisasi tentang pelayanan serta prosedur pelayanan publik Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok. Penandatanganan pakta integritas bersama Distrik Navigasi Tipe A terkait, stakeholder dan pengguna jasa terkait dan dilanjutkan pembekalan integritas dari Narasumber.

Rempug Bahari 2023 Disnav Tipe B Tanjung Priok menghadirkan tiga Narasumber diantaranya Kasubdit III Dittipikdor Bareskrim Polri Kombes Pol Eko Wahyuniawan, S.IK, MSi, Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi Fenriyantoro, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB Emida Suparti, S.H, MAP, M.H.,

Turut hadir dalam kegiatan Rempug Bahari 2023 Kantor Distrik Navigasi Tipe B Tanjung Priok diantaranya Sekretaris Inspektorat Jenderal Perhubungan Joko Murdyono, S.E., M.A.B., Pushidrosal TNI AL, Polri, Kabag Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Hanif Kartika Yudha, jajaran pejabat UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut DKI Jakarta, Kepala Kantor Distrik Navigasi Tipe A Palembang Kepala Distrik Navigasi Tanjung Intan Iwan Sumantri, Kepala Kantor BKKP Tanjung Priok Widi Supriyanto, Kepala KSOP Kelas IV Pulau Seribu Johan Christopher, Kabag TU Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Rita Simanjuntak, Perwakilan Pelindo Regional Head Ruly Arief Dwiyana, Kepala Cabang PT Pelni Tanjung Priok Anwar Sanusi, General Manager PT Pengerukan Indonesia Capt Beni Hermawan, stakeholder terkait, pengguna jasa dan perusahaan pelayaran. (MM-01).