Mimbarmaritim.com (Jakarta)

Pelabuhan Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan sebagai upaya pencegahan tindakan korupsi. Hal tersebut telah dibahas dalam diskusi panel melalui Forum Konsolidasi Komitmen Bersama Masyarakat Pelabuhan Memberantas Korupsi, yang diselenggarakan di The Ritz Carlton Mega Kuningan – Jakarta, Selasa (15/8/2023) lalu.

Dalam diskusi ini menghadirkan lembaga – lembaga yang menyoroti layanan publik diantaranya Kejaksaan Agung dan Stranas Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyebutkan bahwa pencegahan korupsi di pelabuhan dapat diwujudkan melalui proses digitalisasi.

Pada kesempatan itu pula hadir sebagai panelis Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, dan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia Felia Salim.

Kegiatan yang dilaksanakan di The Ritz-Carlton, Jakarta ini, di ikuti juga oleh masyarakat pelabuhan berbagai instansi seperti unsur pemerintah dan kementerian, asosiasi, serta para pengguna jasa.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana pada kesempatan itu menjelaskan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, digitalisasi harus dilakukan di semua sektor, karena melalui digitalisasi ini proses pencegahan sangat cepat, tepat, efektif dan hal ini bisa dilakukan Pelindo dengan bekerjasama dengan seluruh stakeholders yang lain.

“Kita siap membantu dalam hal tata kelola dalam pencegahan korupsi semua akan kita bantu kalau diminta dan kita sudah biasa melakukan asistensi atau pendampingan, termasuk juga pengamanan pada proyek strategis nasional. Sehingga ke depannya semua dapat terlaksana dengan baik dan meningkatkan pendapatan negara secara optimal,” kata Ketut.

Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati, menjelaskan dengan adanya penggabungan Pelindo, mempermudah dalam mendorong sistem menjadi lebih komprehesif, seperti sistem-sistem yang sudah Pelindo bangun saat ini. Salah satunya Phinisi, yang diharapkan sudah dapat diterapkan di semua pelabuhan secara aktif.

“Jadi lebih mudah dalam mengintegrasikannya, sehingga terjadilah mekanisme check and balance. Kalau dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, digitalisasi itu, yang pertama menciptakan transparansi dan yang kedua, check and balance. Salah satu cara dalam mencegah tindakan korupsi yang dianggap paling ampuh adalah pengintegrasian sistem,” tambah Niken.

Lebih lanjut, Koordinator Harian Stranas PK, Niken Ariati menyebutkan, salah satu capaian pelabuhan Indonesia pada tahun 2022. Menurut UNCTAD, Indonesia adalah negara satu – satunya di Asia yang sudah masuk dalam 20 besar pelabuhan dengan kinerja yang baik dalam hal perbaikan tata kelola pelabuhan.

Sementara, Direktur Utama PT Pelindo (Persero) Arif Suhartono, mengatakan bahwa Pelindo terus memperbaiki diri dan diskusi panel seperti ini merupakan upaya untuk berbicara langsung dengan organisasi yang selama ini menyoroti layanan publik.

“Kami sangat open dengan mereka, dan Pelindo siap melakukan improvement apabila ada yang diperlukan,” tegas Arif Suhartono.(Red-MM).